Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Perpres yang Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang memasukkan LGBTQ sebagai sa
NASIONAL
JAKARTA -Di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan korupsi di PT Taspen (Persero), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil satu orang saksi untuk diperiksa terkait kegiatan investasi fiktif yang diduga merugikan keuangan negara.
Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Patar Sitanggang, yang merupakan Kepala Divisi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen dari tahun 2016 hingga Agustus 2019, menjadi fokus tim penyidik KPK. Gedung Merah Putih KPK menjadi saksi bisu dari proses pemeriksaan yang berlangsung pada Jumat (19/4/2024).
Ali Fikri dari KPK mengonfirmasi bahwa penyidikan terkait kasus ini masih berjalan, dengan fokus pada investasi fiktif yang terjadi pada tahun 2019 dan melibatkan perusahaan lain. Kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini mencapai ratusan miliar rupiah, sebuah angka yang mengguncang stabilitas finansial.
Namun, meskipun proses penyidikan telah berjalan, pihak KPK belum mengungkapkan secara terperinci identitas dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Konstruksi kasus dan siapa saja yang terlibat dalam investasi fiktif ini masih menjadi rahasia yang terjaga ketat, menunggu kelengkapan alat bukti sebelum diungkapkan secara publik.
Kasus korupsi selalu menjadi sorotan tajam di masyarakat. Rasa keadilan dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum seperti KPK sangat diharapkan. Kasus ini menjadi momentum penting bagi upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya sebagai penegakan hukum tetapi juga sebagai pembelajaran bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
Kita sebagai masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dukungan moral dan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan lembaga penegak hukum menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk menciptakan tatanan yang lebih baik dan bebas dari korupsi.
(N/014)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang memasukkan LGBTQ sebagai sa
NASIONAL
MEDAN Anggota DPRD Sumatra Utara, Benny Harianto Sihotang, menemui ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di
NASIONAL
MEDAN Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatra Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Se
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyiapkan tiga langkah strategis untuk mencegah nelayan melintasi batas wilayah pera
PEMERINTAHAN
JAKARTA Usulan agar Program Magang Nasional diperluas bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencuat
PENDIDIKAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan proses pengadaan barang dan jasa pemer
PEMERINTAHAN
MUARASABAK Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjun
POLITIK
ACEH TIMUR Penampungan minyak hasil penambangan tradisional di Gampong Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, terbakar
PERISTIWA
BANDA ACEH Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) Aceh, Taqwaddin, menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi menceta
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK
NASIONAL