RSUD Pirngadi Jadi Sorotan DPRD Medan, Mulai dari Pendapatan BLUD hingga Kekurangan Dokter Spesialis
MEDAN Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan
KESEHATAN
JAKARTA -Di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan korupsi di PT Taspen (Persero), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil satu orang saksi untuk diperiksa terkait kegiatan investasi fiktif yang diduga merugikan keuangan negara.
Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Patar Sitanggang, yang merupakan Kepala Divisi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen dari tahun 2016 hingga Agustus 2019, menjadi fokus tim penyidik KPK. Gedung Merah Putih KPK menjadi saksi bisu dari proses pemeriksaan yang berlangsung pada Jumat (19/4/2024).
Ali Fikri dari KPK mengonfirmasi bahwa penyidikan terkait kasus ini masih berjalan, dengan fokus pada investasi fiktif yang terjadi pada tahun 2019 dan melibatkan perusahaan lain. Kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini mencapai ratusan miliar rupiah, sebuah angka yang mengguncang stabilitas finansial.
Namun, meskipun proses penyidikan telah berjalan, pihak KPK belum mengungkapkan secara terperinci identitas dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Konstruksi kasus dan siapa saja yang terlibat dalam investasi fiktif ini masih menjadi rahasia yang terjaga ketat, menunggu kelengkapan alat bukti sebelum diungkapkan secara publik.
Kasus korupsi selalu menjadi sorotan tajam di masyarakat. Rasa keadilan dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum seperti KPK sangat diharapkan. Kasus ini menjadi momentum penting bagi upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya sebagai penegakan hukum tetapi juga sebagai pembelajaran bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
Kita sebagai masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dukungan moral dan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan lembaga penegak hukum menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk menciptakan tatanan yang lebih baik dan bebas dari korupsi.
(N/014)
MEDAN Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan
KESEHATAN
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijaka
NASIONAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai penerapan potongan aplikasi sebesar 8 p
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Siantar, Senin (6/7/2026). Dalam kunjungan ters
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mempercepat pemanfaatan pasar relokasi sementara bagi pedagang korban kebakaran Pasar Inpres Se
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, memimpin apel pelepasan Kontingen Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu Selatan
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menghadiri kegiatan santunan bagi 72 anak yatim di Desa Perlabian, Kecamatan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, meninjau langsung lokasi terdampak angin puting beliung di Kecamatan Pematang Bandar,
PEMERINTAHAN