Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
BANTEN -Sejumlah pemudik yang menghabiskan waktu hingga 10 jam mengantre di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, akhirnya meluapkan kekecewaan mereka kepada petugas pada Senin (8/4/2024) pagi. Protes tersebut terjadi di kantong parkir Dermaga 6 atau eksekutif sekitar pukul 11.00 WIB, menunjukkan situasi yang tegang dan frustrasi pemudik dalam menghadapi keterlambatan penyeberangan.
Salah satu pemudik, Yohan, mengekspresikan kekesalannya setelah mengantre sejak jam dua subuh. Meski telah menunggu dengan sabar, kendaraannya dan barisan mobil lainnya tetap tidak kunjung dimasukkan ke dalam kapal motor penyeberangan (KMP) yang seharusnya sudah sandar. “Mengantre dari jam dua subuh kita di Pelabuhan Merak katanya lewat eksekutif, sudah di sini belum berangkat-berangkat,” ungkap Yohan.
Kekecewaan semakin meluap ketika pemudik menyaksikan kendaraan lain, terutama bus, didahulukan untuk penyeberangan meskipun tiba belakangan. Yohan bahkan menuding bahwa kendaraan yang mendapat prioritas tersebut kemungkinan membayar sejumlah uang kepada petugas. Hal ini membuat pemudik merasa tidak diperlakukan adil dan menimbulkan perasaan frustrasi yang cukup besar di kalangan mereka.
Anton, seorang pemudik lainnya, juga merasakan ketidakadilan dalam penyeberangan tersebut. Menurutnya, petugas seharusnya memberikan prioritas kepada pemudik yang sudah mengantre terlebih dahulu dan memberi perlakuan yang adil. Namun, situasi di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana pemudik yang telah mengantre lama justru tidak didahulukan dalam penyeberangan.
Situasi yang tegang akhirnya diatasi oleh seorang petugas kepolisian yang mencoba menenangkan pemudik yang kesal dan frustasi. Namun, belum ada penjelasan resmi dari otoritas Pelabuhan Merak terkait kendaraan yang tidak kunjung diseberangkan, menambah ketidakpastian dan ketegangan di antara pemudik.
Kejadian ini mencerminkan tantangan besar dalam mengelola arus mudik yang padat di pelabuhan utama seperti Merak. Perlunya koordinasi yang lebih baik antara petugas, pemudik, dan otoritas terkait untuk menghindari situasi yang memicu kekecewaan dan protes di masa-masa krusial seperti arus mudik Lebaran.
(K/09)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL