Prabowo Beri Ultimatum Keras: Pejabat Tak Patriotik Silakan Mundur dari Jabatan!
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
SENAYAN – Hari ini, Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, menjadi saksi dari rapat paripurna penutupan masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam rapat tersebut, 95 orang anggota DPR hadir untuk menyaksikan momen penutupan ini, yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus, Rachmat Gobel, dan Dasco.
Rapat paripurna tersebut diadakan setelah memenuhi semua persyaratan persidangan yang telah ditetapkan. Pembukaan rapat penutupan ditandai dengan pidato yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang secara resmi menandai akhir dari masa sidang ini.
Masa sidang ini telah berlangsung selama sekitar tiga minggu, sebelum DPR memasuki masa reses menjelang Pemilu 2024, yang akan dimulai pada tanggal 7 Februari mendatang. Agenda-agenda penting telah berhasil diselesaikan selama masa persidangan ini, yang mencakup berbagai diskusi dan pembahasan mengenai berbagai isu yang relevan dengan kepentingan negara dan masyarakat.
Menurut informasi yang dihimpun dari laman resmi dpr.go.id, rapat paripurna ini merupakan bagian dari agenda kesekretariatan DPR yang dijadwalkan dimulai pada pukul 09.30 WIB. Namun, sesuai dengan pengalaman wartawan detikcom yang berada di lokasi, rapat baru benar-benar dimulai pada pukul 10.30 WIB.
Agenda utama dari rapat paripurna DPR hari ini adalah pidato yang akan disampaikan oleh Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan III Tahun Sidang 2023-2024. Pidato ini diharapkan akan mencerminkan refleksi atas berbagai pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama masa sidang ini, serta memberikan arahan dan pandangan ke depan bagi DPR dalam melanjutkan tugas-tugasnya demi kepentingan negara dan rakyat.
Dengan demikian, rapat paripurna ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi momentum penting dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan di Indonesia, di mana para anggota DPR memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam menjalankan amanah rakyat.
(A/08)
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN