Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
Medan | Bayangkara.co-Sebanyak 19 Polres di Sumatera Utara (Sumut) meraih zona hijau predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut tahun 2022. Penilaian itu dilakukan Ombudsman dari 28 Polres jajaran Polda Sumut.
Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, upaya jajaran kepolisian di Sumatera Utara (Sumut) untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terus semakin membaik.
“Dari 28 Polres di jajaran Polda Sumut yang disurvei/dinilai oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumut, 19 Polres di antaranya meraih predikat kepatuhan dan opini pelayanan publik yang cukup baik,” kata Abyadi, Selasa (27/12/2022).
Abyadi mengungkapkan, pencapaian ini luar biasa bila dibanding hasil survei tahun 2021. Pada tahun 2021, hanya 9 Polres yang meraih predikat kepatuhan tinggi (zona hijau). Tapi, tahun ini bisa mencapai 19 Polres. Artinya, naik 100 persen lebih.
Dari 19 Polres yang meraih predikat kepatuhan dan opini pelayanan publik yang cukup baik itu, tujuh Polres di antaranya masuk dalam kategori A dengan opini pelayanan publik kualitas tertinggi. Sedang 12 Polres lainnya masuk dalam kategori B dengan opini pelayanan publik kualitas tinggi.
Abyadi merinci, tujuh Polres yang meraih predikat zona hijau dengan kategori A dengan opini pelayanan publik kualitas tertinggi itu adalah Polres Binjai dengan nilai 95,63, Polres Madina (94,84), Polres Labuhanbatu (93,8), Polres Tebingtinggi (91,07), Polres Dairi (90,76), Polres Tanjungbalai (89,27) dan Polres Pelabuhan Belawan (88,83).
Sedang 12 Polres yang meraih predikat zona hijau kategori B dengan opini pelayanan publik kualitas tinggi adalah Polres Pakpak Bharat (87,28), Polres Batubara (87,18), Polres Langkat (86,66), Polres Karo (85,72), Polres Samosir (84,23), Polres Simalungun (83,56), Polresta Deliserdang (82,72), Polres Sergai (81,95), Polres Tapteng (81,61), Polrestabes Medan (80,95), Polres Tapsel (78,91) dan Polres Padangsidimpuan (78,75).
“Sementara masih terdapat delapan Polres yang hanya meraih predikat zona kuning dengan kategori C dan opini pelayanan publik kualitas sedang, yakni Polres Humbahas (75,97), Polres Taput (74,45), Polres Tobasa (72,68), Polres Asahan (71,19), Polres Pematangsiantar (69,93), Polres Sibolga (69,53), Polres Nisel (63,37) dan Polres Nias (62,42),” sebutnya.
Satu-satunya Polres yang paling terbawah, kata Abyadi adalah Polres Padang Lawas dengan nilai 34,37. Dengan nilai rendah ini, maka predikat Polres Padang Lawas berada di zona merah dengan kategori D. Wartawan : Septian Hernanto
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL