Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta-Berdasarkan pantauan penelusuran liputan media online”ada Dugaan kesan agenda dilokasi gedung badan nasional penanggulanan bencana tidak sinergi dengan baik,tidak kooperatif baik kepada rekan rekan yang hadir dan meliput dan link media.
Lokasi studio badan nasional penanggulanan bencana(BNPB) lokasi jumpa pers agenda hari ini pada tanggal 27/11/2022 hari selasa pada pukul 09:30 pagi hingga selesai mengenai tema “kerjasama penangannya bersama pemda DKI jakarta”serta menurut penilaian media online bahwa PLT gubenur DKI jakarta yaitu bapak Heru budi hartono M.M tidak bisa memberikan keterangan yang baik dengan paparan hanya bisa alihkn kepada kepala BNPB yaitu Bapak Letjend TNI suharyanto dari pertanyaan yang dilontarkan dari media yang bertanya.”ujar ungkap sorotan liputan media dari keluhan rekan medua insial Andk ,OV”
Jumlah total keseluruhan media yang hadir dalam agenda BNPB Jakarta yaitu online,media cetak maupun media tv yang hadir yaitu 55 orang rekan media menurut data absen kehadiran.Ujar tegas pantau media online menurut keluhan agenda tersebut yang tidak sinergi baik dari informasi anggaran dana bahkan lokasi agenda tidak sesuai dengan konteks undangannya serta ini merupakan kejanggalan point yang dnilai oleh rekan media yang memantau,menyaksikan suasana lokasi didalam gedung badan nasional penanggulangan bencana Jakarta serta ruangannya sempit/terbatas.ujar ungkap rekan media bahwa keterangan informasi agenda nya badan nasional penanggulangan bencana berkesan yaitu belgi/tidak ada anggaran dana untuk liputan media.
Diduga tiap agenda acara jumpa persnya dilokasi badan nasional penanggulangan bencana Anggaran dana operasional digedung kantor badan nasional penanggulangan bencana diduga dinikmati oleh para oknum misterius bahkan tidak ada informasi laporan pertanggungjawaban yang jelas mengenai anggaran dana opeasional dari staff maupun pimpinan secara berkala maupun rincian serta kinerja para staff/karyawan dan pimpinan badan nasional penanggulangan bencana( BNPB) tidak ada laporan pertanggungan jawaban anggaran dana operasional tidak ada keterangan rincian penggunaannya.ujar ungkap pencitraan semata mata dengan tidak kooperatif.
Kesan liputan media dilokasi gedung badan penanggulangan bencana Jakarta(BNPB) sangat disayangkan sangat membuat keluh resah,risih ,serta kesan para pekerja digedung badan nasional penanggulangan bencana dalam pemantauan rutinitas aktifitas nya banyak jam kerja tidak sesuai prosedur kinerja yang baik.
Tidak ada teguran tegas dari presiden mengenai kinerja dan anggaran dana operasional digedung kantor badan nasional penanggulangan bencana tersebut dan juga pimpinan kepala badan nasional penanggulangan bencana(BNPB) yaitu bapak Suharyanto,S.sos.M M tidak pernah turun ke jalan untuk mengatasi bencana diberbagai daerah lain yang kena bencana dan juga tidak pernah terlibat membantu korban bencana dengan baik dan juga tidak pernah tersoroti oleh media didalam situadi bencana.
Bentuk pelanggaran aturan hukum dilokasi gedung badan nasional penanggulangan bencana yaitu ; Melakukan tindakan semena mena menggunakan anggaran dana operasional yang telah disediakn oleh negara dan pemerintah yang cukup besar,serta semena mena berkuasa pada jabatan dengan hidup bergaya mewah. tidak ada keterangan Rincian laporan pertanggung jawaban kinerja pimpinan badan nasional penanggulangan bencana serta tidak ada laporan pertanggung jawaban dari bendahara keuangan badan nasional penanggulangan bencana tiap periode. “Ujar penilaian rekan media berinsial Kr dalam kejanggalan dalam agenda BNPB”.
Lokasi peliputan media online terdapat beberapa fasilitas umum yaitu ; perkantoran pajak,rambu rambu lalu lintas,JPU penghubung halte busway pramuka lia,pool drumptruk ekspedisi,showroom mobil toyota,halte BNPB,gedung perkantoran BPKP dan gedung private- bimbel Lia
Lokasi peliputan media dalam agebda BNPB yang beralamat Jalan Pramuka Raya Kav.38 Utan kayu utara(UKU) Kelurahan Utan Kayu Utara,Kecamatan matraman Jakarta Timur. (Ranto,SH.SE)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL