Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
Labuhanbatu – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen mendukung program pemerintah pusat dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, baik mereka yang bekerja di sektor formal maupun sektor jasa konstruksi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Ir. Muhammad Yusuf Siagian, MMA. saat mewakili Bupati menyerahkan secara simbolis Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Non ASN di Ruang Data Karya, Kamis (24/11).
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada 19 Kementerian, Badan, Jaksa Agung, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota.
“Sesuai dengan aturan yang telah diterbitkan pemerintah, syukur Alhamdulillah seluruh pekerja non-ASN di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah terdaftar menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhitung bulan Juni 2022 ini,” ucap Sekda.
Sekda menjelaskan, harapannya dengan terlindunginya tenaga non ASN kedalam program Jamsostek, dapat meringangkan beban tenaga kerja dan keluarga apabila mengalami kecelakaan kerja. Seluruh biaya menjadi tanggungan negara, dan apabila meninggal dunia karena kecelakaan kerja, ahli waris ang ditinggalkan mendapat santunan dari negara.
“Saya rasa manfaat program jamsostek ini sangat baik untuk kemajual dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan mendukung penuh seluruh kegiatan dan program ang ada di BPJS Ketenagakerjaan”, ucap Sekda.
Menutup arahannya Sekda mengucapkan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dan berharap dengan dukungan ini BPJS dapat menjalankan Amanah yang telah diberikan negara dengan maksimal.
Dalam kesempatan ini, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Sahuri Oktavino Siregar mengatakan yang telah terdaftar perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Non-ASN di Kabupaten Labuhanbatu sekitar 2500 dari 44 OPD.
Adapun manfaat yang didapatkan dengna BPJS Ketenagakerjaan ini adalah Biaya transportasi dari lokasi kecelakaan kerja ke fasilitas kesehatan, Biaya perawatan dan perobatan, Santunan cacat akibat kecelakaan kerja, Santunan meninggal yang disebabkan oleh kecelakaan kerja,Jaminan kematian, akan diberikan kepada ahli waris, dan program bantuan beasiswa kepada anak pegawai non asn yang terdaftar bagi pekerja yang meninggal baik yang karena kecelakaan kerja, maupun non kecelakaan kerja yang diberikan dari TK sampai perguruan tinggi.
Sahuri mengatakan Kepada seluruh perwakilan OPD yang hadir agar menyampaikan kepada pegawai non asn di opd masing-masing tentang apa saja yang manfaat yang diterima. dan berterimakasih kepada Pemkab Labuhanbatu yang telah mendukung BPJS Ketenagakerjaan.
“Terima kasih kepada pemkab labuhanbatu, yang telah mengalokasikan anggarannya unruk perlindungan non asn di pemkab Labuhanbatu. Mudah mudahan perlindungan ini dapat dimanfaatkan oleh para pegawai non asn,” tutupnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan dari BPKAD, Satpol PP, Bagian Pemadam Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Setdakab Labuhanbatu.
Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten I dan II Setdakab Labuhanbatu, Kepala BPKAD Labuhanbatu, Beberapa Kepala OPD di Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, perwakilan OPD, para peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan hadirin undangan lainnya.
(A.Tarigan)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL