Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
Sumut, Bayangkara.Co – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang pangan dan pertanian. PKS ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian kedua provinsi, serta ketersediaan bahan pangan.
Penandatanganan PKS tersebut dilaksanakan saat acara ‘Sapakan di Ranah Minang’, Rabu (9/11) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadikan kedua provinsi maju dan berkembang bersama.
“Hasil pertanian dan tingkat kebutuhan kita mirip dengan Sumatera Barat, namun untuk bawang merah mereka surplus, tetapi mereka tidak punya produksi minyak goreng dan kita surplus, seperti inilah kita, saling membutuhkan, sehingga butuh kerja sama yang kuat,” kata Edy Rahmayadi, usai membuka acara ‘Sapakan di Ranah Minang’.
Selain bekerja sama soal pertanian, Edy Rahmayadi juga berharap ikatan persaudaraan masyarakat Sumbar dan Sumut semakin kuat, termasuk masyarakat Minang yang tinggal di Sumut. Apalagi, masyarakat Minang di Sumut salah satu penggerak roda perekonomian.
“Lebih dari satu juta jiwa masyarakat Minang yang tinggal di Sumut, dan mayoritas penggerak perekonomian, mereka membuka usaha, ini sudah terjadi sudah sejak dulu dan hubungannya dengan masyarakat bagus, jadi saya harap ikatan persaudaraan kita terus terjalin,” kata Edy Rahmayadi, pada acara yang diselenggarakan Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) Sumut tersebut.
Menurut Gubernur Sumbar Mahyeldi, sejarah ikatan provinsinya dengan Sumut sudah sangat lama terjalin, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Selain soal perdagangan, ulama-ulama Sumbar menurutnya banyak yang belajar ke Barus, begitu juga soal pendidikan dan Industri B.Siregar
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL