Islamofobia: Tantangan Global yang Harus Ditangani Secara Serius

MEDAN - Isu Islamofobia yang terus berkembang di berbagai belahan dunia, seperti di Inggris, Prancis, Belgia dan Pakistan, telah menarik perhatian komunitas internasional.

Shohibul Anshor Siregar, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), menyoroti fenomena ini sebagai masalah multidimensi yang tidak hanya terjadi di Barat, tetapi juga menyusup dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.

Sorotan itu dikemukakannya dalam konteks menyambut Konferensi Internasional Ke-4 Asosiasi Studi Islamofobia (International Islamophobia Studies Research Association) yang akan digelar 20–22 Mei 2025 di Universitas Granada, Spanyol, dengan tema Islamophobia: Beyond Left and Right.

Ia berharap konferensi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong dialog lintas negara dan agama. "Islamofobia tidak bisa diselesaikan hanya dengan reaksi massa. Diperlukan kebijakan struktural, edukasi publik, dan kerja sama internasional," pungkasnya.

Ketegangan Global

Lebih jauh, Shohibul Anshor Siregar menjelaskan, di Inggris, terpilihnya anggota dewan dari Partai Reform UK menuai kontroversi usai terungkap unggahan-unggahan Islamofobia mereka di media sosial. Protes publik pun merebak.

"Kami tidak akan diam terhadap kebencian yang disebarkan oleh politisi. Mereka harus bertanggung jawab," ujar seorang demonstran dalam aksi di Birmingham, 6 Mei 2025.

Sementara itu, di Prancis, pembunuhan tragis terhadap seorang Muslim di masjid Lyon pada awal Mei mendorong ribuan warga turun ke jalan. Aksi protes terbesar terjadi di Paris, 10 Mei 2025. "Kita tidak akan membiarkan umat Muslim merasa terancam di negara ini," tegas Sophie Martin, salah satu pemimpin aksi (AFP).

Di Belgia, ratusan orang memadati pusat Kota Brussels pada 12 Mei 2025 untuk menuntut dihentikannya diskriminasi terhadap umat Islam (The Brussels Times). Pakistan juga mengambil langkah proaktif dengan menyambut penunjukan utusan khusus PBB untuk memerangi Islamofobia pada 8 Mei 2025 (The Nation).

Menurut Shohibul Anshor Siregar, respons ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dunia terhadap perlunya perlindungan hak-hak umat muslim. Namun, katanya, upaya internasional seperti pelantikan utusan PBB harus disertai reformasi kebijakan yang nyata di setiap negara.

Indonesia dan Islamofobia yang Terselubung

Di Indonesia, meskipun umat Islam merupakan mayoritas, Shohibul menyatakan bahwa Islamofobia tidak bisa diabaikan. "Perlakuan tidak adil terhadap tokoh-tokoh Islam kritis dan pembubaran kelompok sosial tanpa proses hukum yang transparan mencerminkan bias struktural terhadap umat Islam," ujarnya.

Kasus perburuan hukum terhadap Habib Rizieq Shihab yang berujung pada insiden tragis di KM 50 pada Desember 2020, disebut Shohibul sebagai bukti nyata ketidakamanan umat Islam di tanah air.

Ia juga mengutip pendapat ilmuwan Belanda, B.J.O. Schrieke dan Wertheim, yang menilai bahwa warisan kolonial telah menciptakan mentalitas minoritas pada umat Islam Indonesia, meskipun mereka mayoritas secara jumlah.

"Snouck Hurgronje, sebagai penasihat kolonial, memang secara sistematis bekerja untuk melemahkan posisi politik umat Islam," tegasnya.

Shohibul menyoroti bahwa solidaritas kuat umat Islam Indonesia terhadap perjuangan Palestina, sering kali menjadi penyebab kecurigaan dan perlakuan buruk dari aparat atau pihak tertentu.

"Padahal, dukungan terhadap Palestina selaras dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," tegasnya.

Menghimpit Pundak Umat Islam

Selain itu, lanjut Shohibul, meski bukan katagori fenomena Islamofobia, di Indonesia, sebuah realitas tak terhindarkan menghimpit pundak umat Islam: kewajiban ganda membayar pajak kepada negara dan menunaikan zakat sebagai rukun Islam.

Kondisi ini disadari betul oleh berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara hingga para ulama, yang memahami beratnya tanggung jawab finansial yang diemban oleh mayoritas penduduk Indonesia ini.

Pajak, sebagai kontribusi wajib warga negara kepada kas negara, menurutnya, merupakan fondasi penting bagi pembangunan dan penyelenggaraan negara. Sementara itu, zakat, sebagai salah satu rukun Islam, adalah ibadah maliyah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang mendalam, bertujuan untuk membersihkan harta dan memberdayakan kaum dhuafa.

Kewajiban ganda ini seringkali menjadi perbincangan dan menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang mulia, beban finansial yang ditimbulkan tidak bisa dianggap ringan.

Para pengamat ekonomi Islam dan tokoh agama seringkali menyoroti perlunya sinergi dan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengelolaan kedua kewajiban ini agar tidak memberatkan masyarakat.

Diskursus mengenai bagaimana negara dan lembaga-lembaga Islam dapat bekerja sama untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi umat Islam dalam menunaikan kedua kewajiban ini terus bergulir. Beberapa gagasan yang sering muncul, kata Shohibul, antara lain adalah integrasi sistem pembayaran atau pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang juga menunaikan zakat.

Terlepas dari berbagai wacana yang ada, satu hal yang pasti adalah kesadaran yang meluas di berbagai lapisan masyarakat mengenai beratnya beban ganda ini. Upaya untuk mencari solusi yang adil dan tidak memberatkan umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan kenegaraan menjadi perhatian bersama.*