Kasus Rp123,2 Miliar Seret Pegawai Bank Mandiri, 4 Tersangka Masih Belum Dilimpahkan
MEDAN Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun draf rancangan Peraturan Menteri (Permen) terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Keuangan yang berlangsung baru-baru ini.
"Hari ini saya melakukan rapat pembahasan tentang draf Peraturan Menteri untuk KUR Perumahan. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan kemarin bersama Menko Perekonomian dan Menkeu," ujar Maruarar di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri II, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
Menteri Maruarar menegaskan bahwa saat ini draf masih dalam tahap pembahasan dan belum bisa disampaikan secara rinci ke publik. Permen tersebut akan mengatur mekanisme serta kriteria penerima KUR Perumahan secara menyeluruh.
"Permen PKP nantinya akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal-hal lainnya. Tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya nggak jadi polemik," jelasnya.
Lebih lanjut, Maruarar menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, baik pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), agar seluruh rakyat Indonesia bisa tinggal di hunian yang layak.
Kementerian PKP juga didukung alokasi pendanaan sebesar Rp130 triliun dari Danantara untuk penyaluran KUR Perumahan. Dalam hal ini, koordinasi intensif akan dilakukan dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Tak hanya itu, Maruarar mengungkapkan bahwa dalam rapat kabinet, ia telah mengusulkan agar target rumah subsidi tahun depan ditingkatkan menjadi 500.000 unit demi memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi berkualitas.
"Kami juga mendorong program BSPS sebagai bagian dari strategi pengurangan RTLH yang saat ini masih mencapai lebih dari 26 juta unit," tutupnya.*
(oz/j006)
MEDAN Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejum
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Barang atas pelepasan sebagian lahan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi cukup untuk menjamin daya saing di
NASIONAL
JAKARTA Lembaga keuangan global J.P. Morgan Asset Management menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling tahan terhadap guncang
EKONOMI
ASAHAN Tiga remaja pelaku percobaan pemerasan dan pencurian dengan kekerasan (curas) di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Asahan berhasil d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Seorang sopir angkot menjadi korban pembakaran oleh temannya sendiri di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa tragis ini d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencegah 13 warga negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Arab Saudi untuk me
NASIONAL
LONDON Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyebut Israel kini menjadi ancaman langsung terhadap keamanan global di tengah eskalasi
INTERNASIONAL
JAKARTA Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mengatasi dampak jangka panjang stunting yang
KESEHATAN
PADANG Mahkamah Agung (MA) meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia lebih responsif dalam menyosialisasikan Kitab UndangUndang Huku
NASIONAL