Sat Narkoba Polres Binjai Gerebek Barak Diduga Sarang Narkoba, Warga Ikut Dukung Polisi
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun draf rancangan Peraturan Menteri (Permen) terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Keuangan yang berlangsung baru-baru ini.
"Hari ini saya melakukan rapat pembahasan tentang draf Peraturan Menteri untuk KUR Perumahan. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan kemarin bersama Menko Perekonomian dan Menkeu," ujar Maruarar di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri II, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
Menteri Maruarar menegaskan bahwa saat ini draf masih dalam tahap pembahasan dan belum bisa disampaikan secara rinci ke publik. Permen tersebut akan mengatur mekanisme serta kriteria penerima KUR Perumahan secara menyeluruh.
"Permen PKP nantinya akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal-hal lainnya. Tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya nggak jadi polemik," jelasnya.
Lebih lanjut, Maruarar menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, baik pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), agar seluruh rakyat Indonesia bisa tinggal di hunian yang layak.
Kementerian PKP juga didukung alokasi pendanaan sebesar Rp130 triliun dari Danantara untuk penyaluran KUR Perumahan. Dalam hal ini, koordinasi intensif akan dilakukan dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Tak hanya itu, Maruarar mengungkapkan bahwa dalam rapat kabinet, ia telah mengusulkan agar target rumah subsidi tahun depan ditingkatkan menjadi 500.000 unit demi memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi berkualitas.
"Kami juga mendorong program BSPS sebagai bagian dari strategi pengurangan RTLH yang saat ini masih mencapai lebih dari 26 juta unit," tutupnya.*
(oz/j006)
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil ditangkap Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Band
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memastikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh siap menyelenggarakan pendidikan pem
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anda sedang mencari berbagai jenis kain tenun Angkola? Barangkali untuk keperluan acara adat, dll. Atau mungkin rindu dengan aneka j
EKONOMI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Masyarakat Adat dalam Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrian
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan peluang koperasi untuk masuk ke sektor pertambangan, energi, hingga indus
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan dari anggota Komisi XI DPR RI saat membahas kebijakan penempatan S
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo berencana kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk ketiga kalinya terkait penetapan status tersan
NASIONAL