Jokowi Diberikan Status Anggota Kehormatan Partai Golkar, Tidak Bergabung Secara Resmi

Jakarta – Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek Loupatty, memberikan penjelasan mengenai status Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Partai Golkar. Derek menegaskan bahwa Jokowi tidak menjadi kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Namun, Golkar memberikan status sebagai anggota kehormatan kepada Presiden ke-7 RI itu.

Menurut Derek, anggota kehormatan diberikan oleh Partai Golkar kepada para negarawan yang dianggap telah berjasa bagi negara, seperti presiden, mantan presiden, dan pejabat tinggi negara lainnya. “Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden dan lain sebagainya. Mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (5/12/2024).Derek menjelaskan, status anggota kehormatan tidak mengharuskan seseorang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Jokowi sendiri diakui Golkar atas peranannya selama ini dan juga karena dukungan partai tersebut dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Karena Golkar mendukung Beliau (Jokowi) dari pada saat 2019 sampai 2024 sebagai Presiden,” tambahnya.

Selain Jokowi, Derek juga menyebutkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang juga didukung oleh Golkar pada Pilpres 2024, mendapatkan status yang sama. “Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini mereka adalah anggota kehormatan Golkar, termasuk Mas Gibran,” ujarnya.Kendati demikian, Jokowi dan Gibran tidak tercatat dalam struktur kepengurusan Partai Golkar yang baru saja disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2024-2029, yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum. Hal ini meredakan spekulasi yang sempat berkembang mengenai kemungkinan keduanya bergabung dengan Golkar setelah mereka dipecat oleh PDI-P akibat konflik terkait Pilpres 2024.Partai Golkar tampaknya ingin menjaga hubungan baik dengan Jokowi, Prabowo, dan Gibran, yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Namun, status sebagai anggota kehormatan memungkinkan mereka tetap memiliki hubungan tanpa perlu terlibat secara langsung dalam struktur kepengurusan partai. (JOHANSIRAIT)