Purbaya: Duit Bencana Siap Dikucurkan, Asal BNPB Jangan "Ngaco" Hitungannya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA — Pengadilan Militer II-08 Jakarta memastikan persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, akan digelar secara terbuka untuk umum.
Proses persidangan juga dipastikan tidak melibatkan hakim ad hoc, melainkan sepenuhnya hakim karier militer.
Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penelitian berkas perkara sebelum menetapkan majelis hakim.Baca Juga:
"Menunjuk majelis sampai saat ini belum, karena saya harus meneliti berkas apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Kalau sudah, baru register," kata Fredy di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Setelah proses registrasi selesai, ia akan menetapkan susunan majelis hakim yang seluruhnya berasal dari hakim militer.
"Penetapan hakim dan seluruhnya hakim karier ya, hakim militer. Jadi bukan hakim ad hoc," ujarnya.
Fredy menegaskan perkara tersebut tetap menjadi kewenangan peradilan militer.
Menurut dia, hal itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena para terdakwa merupakan prajurit TNI aktif.
"Kalau ke peradilan sipil, malah salah saluran. Yang legitimate adalah peradilan militer," kata dia.
Ia menjelaskan, kewenangan peradilan militer juga ditentukan oleh status subjek hukum para terdakwa serta locus delicti perkara yang berada di wilayah hukum Jakarta.
"Kalau kita lihat dari empat terdakwa itu militer, berarti masuk secara subjek. Kewenangan mutlak masuk," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat mengusulkan agar hakim ad hoc dari kalangan profesional dilibatkan untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik dalam kasus ini.
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh masyaraka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa staf administrasi Kejagung Febrio Adiono dalam penyelidikan ka
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus duga
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan Medan Corpu Smart sebagai platform pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di li
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah kepada del
PARIWISATA
MEDAN Rangkaian kegiatan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) mulai digelar di Sumatera Utara (Sumut). Forum tersebut diha
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial agar memiliki nilai
EKONOMI
MEDAN Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menilai hubungan kausal antara tindakan kliennya saat masih menjabat di PT Indonesia Asahan Al
HUKUM DAN KRIMINAL