Sebut Alasannya Mengada-ada, Sudaryono Resmi Batalkan Proyek Janggal LED Rp 535 Miliar di BGN
JAKARTA Pengadaan LED senilai Rp535 miliar di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan setelah informasinya ramai beredar di media sosi
NASIONAL
TAPANULI TENGAH - Warga Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, kembali diterjang banjir bandang. Peristiwa tersebut terjadi saat pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa sabo dam di Sungai Tukka masih dalam proses pengerjaan.
Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (18/7/2026) itu membawa material lumpur, batu, hingga kayu dari kawasan hulu sungai. Air berwarna keruh meluap dan masuk ke sejumlah permukiman warga setelah tanggul di sekitar aliran Sungai Sigala-gala mengalami kerusakan.
Sabo dam yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelumnya diharapkan mampu mengurangi risiko banjir bandang dengan menahan material sedimen dari kawasan hulu sebelum mencapai permukiman warga.Baca Juga:
Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya mengatakan pembangunan sabo dam menjadi langkah strategis untuk mengendalikan aliran material seperti tanah, batu, dan kayu saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
"Kita kerjakan semuanya. Supaya pada saat hujan deras, tanah-tanah dari atas tidak turun. Kita tahan dulu di atas," ujar Dody saat meninjau lokasi pembangunan.
Namun, hingga banjir kembali terjadi, pembangunan sabo dam tersebut belum sepenuhnya rampung. Kementerian PU sebelumnya menargetkan proyek tersebut selesai pada akhir Oktober 2026.
Progres Pembangunan Sabo Dam
Pembangunan sabo dam Sungai Tukka merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan.
Proyek tersebut mencakup tiga pekerjaan utama, yakni pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Tukka, pembangunan sabo dam Sungai Tukka, serta pengendalian sedimen Sungai Sigala-gala.
Dalam proses pengerjaannya, proyek sabo dam Sungai Tukka dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor pelaksana dengan dukungan konsultan pengawas.
Berdasarkan laporan progres sebelumnya, pembangunan sabo dam telah mencapai sekitar 7,1 persen, lebih tinggi dari target rencana sebesar 3,8 persen. Sementara pembangunan pengendalian sedimen Sungai Sigala-gala mencapai 7,9 persen dari target 4,6 persen.
Gubernur Sumut Minta Pembangunan Dipercepat
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution juga telah meminta percepatan pembangunan sabo dam di kawasan tersebut.
Saat meninjau lokasi pada April 2026, Bobby meminta seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian proyek agar masyarakat tidak kembali menjadi korban ketika hujan deras terjadi.
JAKARTA Pengadaan LED senilai Rp535 miliar di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan setelah informasinya ramai beredar di media sosi
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penyitaan yang d
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) naik Rp31.000 pada perdagangan Jumat (4/9/2026). Harga emas Antam ukuran 1 gram kini
EKONOMI
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga membatalkan rencana penerapan mekanisme pembelian BBM subsidi dengan menunjukkan surat tanda nomor kendar
EKONOMI
VLADIVOSTOK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kerja sama
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (4/9/2026). Dolar AS pagi ini berada di leve
EKONOMI
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri Penutupan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Berdampa
PEMERINTAHAN
TAPTENG Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026). Da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mendalami data lebih dari 1,4 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat
NASIONAL