Audit Transisi Kemenkumham untuk Efisiensi dan Kepatuhan dalam Penataan Organisasi Kementerian

MEDAN- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan kick-off meeting audit transisi yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia (SDM) yang tepat guna dan efisien dalam masa penataan struktur organisasi. Rapat yang dilaksanakan secara virtual ini dihadiri oleh Agung Gde Krisna, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, bersama Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir dan seluruh pegawai bagian umum. Acara ini dipimpin oleh Reynhard Silitonga, Inspektur Jenderal Kemenkumham, dari ruang rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Reynhard Silitonga menjelaskan bahwa tujuan utama dari audit transisi adalah untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya dalam masa transisi organisasi Kemenkumham yang baru. “Audit transisi yang akan dilaksanakan, salah satunya untuk menilai kepatuhan,” ungkap Reynhard. “Menilai kepatuhan dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua proses dan kebijakan yang diterapkan selama transisi mematuhi regulasi yang berlaku,” lanjutnya.

Selain itu, audit ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, mendukung akuntabilitas, serta meningkatkan kinerja dan stabilitas organisasi. Dengan adanya audit, diharapkan proses transisi yang melibatkan pembentukan tiga kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Hak Asasi Manusia, dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Audit transisi ini mencakup berbagai bidang, antara lain sumber daya manusia (SDM), aset, barang milik negara (BMN), pengadaan barang/jasa, serta bidang keuangan. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi eksisting BMN pada ketiga kementerian yang baru dibentuk, baik yang sudah dipastikan maupun yang masih dalam tahap penentuan. Selain itu, akan dilakukan analisis terkait kebutuhan BMN dalam mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian-kementerian tersebut.

Analisis lainnya termasuk kondisi SDM pada jabatan manajerial dan non-manajerial, serta kebutuhan SDM sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Tak kalah penting, audit ini juga akan menilai kondisi keuangan dan hasil pemeriksaan dari auditor internal dan eksternal yang sudah dilakukan di masing-masing kementerian.

Sumatera Utara menjadi salah satu dari 19 provinsi yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan audit transisi ini. Nico Afinta, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, turut memberikan arahan dalam acara tersebut. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan mengenai risiko-risiko strategis yang dihadapi dalam penataan organisasi Kemenkumham. “Penataan organisasi ini harus berjalan dengan baik untuk memastikan tidak ada kendala yang mengganggu kelancaran tugas dan fungsi kementerian,” jelas Nico.

Audit transisi diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat tentang kondisi organisasi yang baru terbentuk. Hasil audit ini nantinya akan digunakan untuk mengawal rencana aksi tim transisi dalam bidang keuangan, BMN, dan SDM, serta mendukung proses perbaikan dalam struktur organisasi kementerian yang lebih efisien dan akuntabel.

Dukungan yang diberikan oleh seluruh pihak dalam pelaksanaan audit ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa proses transisi tidak hanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Kementerian Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Hak Asasi Manusia di Indonesia.

(JOHANSIRAIT)