Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan sistem baru untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran berikutnya. Sistem ini akan mengombinasikan beberapa konsep, namun tetap mempertahankan sistem zonasi. Prasetyo menegaskan bahwa zonasi tidak akan dihapus sepenuhnya dalam penerapan PPDB baru. “Tidak, tidak (zonasi dihapus).
Tetap kombinasi, kita cari yang terbaik,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Namun, Prasetyo tidak menjelaskan secara rinci mengenai konsep gabungan yang dimaksud. Dia menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. “Nanti Pak Mendikdasmen lebih paham detailnya,” kata Prasetyo. Meski demikian, ia memastikan bahwa sistem zonasi tetap ada dan tidak akan dihilangkan.
Keputusan mengenai sistem PPDB ini akan diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah lawatannya ke luar negeri. Prasetyo mengatakan rapat dengan Presiden untuk membahas hal ini akan dilakukan setelah Presiden kembali. “Ada lah, tetap ada,” ujarnya mengenai keberlanjutan zonasi dalam sistem PPDB. Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga akan mengoordinasikan konsep tersebut setelah mendapat persetujuan Presiden.
(christie)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL