OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait kisruh yang terjadi di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kisruh tersebut mencuat pasca digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru, meski Arsjad Rasjid masih menjabat hingga 2026.
Dalam pernyataannya di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Jokowi meminta agar masalah internal Kadin diselesaikan di dalam organisasi tersebut tanpa melibatkan pihak luar, termasuk dirinya. “Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Jadi, saya minta masalah ini diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya didorong ke saya,” tegas Jokowi.
Kisruh ini bermula ketika Munaslub Kadin yang berlangsung pekan lalu secara tiba-tiba mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Hal ini terjadi meski Arsjad Rasjid masih memimpin Kadin dan masa jabatannya seharusnya berakhir pada 2026. Situasi ini menimbulkan ketegangan di antara pengurus dan anggota Kadin, serta memicu perdebatan mengenai legitimasi kepemimpinan baru.
Jokowi menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, hubungan antara pemerintah dan Kadin telah berjalan dengan baik, termasuk dalam hal pergantian pengurus. “Selama 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden, hubungan dengan Kadin selalu baik. Kami baik dengan Pak Surya Bambang, Pak Rosan Roeslani, Pak Arsjad, dan Pak Anin. Semua berjalan baik,” ujarnya.
Dia juga menunjukkan keterbukaan untuk berdialog jika diperlukan. Namun, Jokowi menegaskan pentingnya menyelesaikan kisruh ini secara internal tanpa melibatkan pihak luar. “Saya siap jika Arsjad ingin bertemu dan berbicara, tetapi saya tegaskan bahwa masalah ini harus diselesaikan di dalam organisasi. Jangan dibawa ke ranah luar,” tambahnya.
Sejauh ini, Jokowi mengaku belum menerima surat resmi dari Arsjad Rasjid yang mengklaim adanya ‘kudeta’ dalam tubuh Kadin. Surat tersebut, jika memang ada, tampaknya belum sampai ke meja kerja Presiden. Jokowi menyarankan agar permasalahan ini ditangani oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung di Kadin, tanpa mengharapkan campur tangan pemerintah.
Kisruh di Kadin ini menyoroti pentingnya kestabilan organisasi pengusaha terbesar di Indonesia dan menjadi perhatian bagi kalangan pengusaha serta pemerhati industri. Penyelesaian masalah ini diharapkan tidak hanya mengembalikan keharmonisan di dalam organisasi, tetapi juga menjaga integritas serta efisiensi fungsi Kadin sebagai wadah bagi dunia usaha di tanah air.
Dengan adanya pernyataan ini, Jokowi berharap agar semua pihak dapat lebih fokus pada solusi internal dan menghindari pengaruh eksternal yang dapat memperburuk situasi. Ke depan, diharapkan Kadin dapat kembali berfungsi dengan baik untuk mendukung perkembangan dunia usaha dan perekonomian nasional.
(N/014)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL