Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
SURABAYA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi dan politisi dalam merumuskan kebijakan publik yang rasional dan berbasis data. Pernyataan tersebut disampaikan usai AHY menyelesaikan ujian tertutup doktoral di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.
Dalam keterangan tertulisnya, AHY menegaskan, “Dunia politik dan akademik harus berjalan seiring. Jika politisi jauh dari akademisi, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang rasional dan tidak berbasis data.” Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya bahwa kedekatan antara dunia akademik dan politik adalah kunci untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
AHY mengungkapkan, keikutsertaan politisi dalam dunia akademis sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan asumsi politik semata, tetapi juga berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam. Sinergi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Politisi perlu terlibat aktif dalam dunia akademisi. Dengan demikian, mereka dapat membuat kebijakan berdasarkan data valid dan kajian ilmiah,” ujar AHY. Ia menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian ATR/BPN juga berkolaborasi dengan berbagai kampus ternama dalam melaksanakan program-program strategis, termasuk percepatan Reforma Agraria.
AHY menambahkan, akademisi memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan. Tanpa adanya kerja sama yang solid dengan para ahli, ide-ide yang dihasilkan oleh akademisi berisiko terjebak dalam perdebatan teoritis tanpa implementasi nyata. “Akademisi harus mampu mengubah ide-ide menjadi kebijakan yang relevan dan dapat diimplementasikan di pemerintahan,” jelasnya.
AHY berharap sinergi antara akademisi dan politisi dapat menghadirkan kebijakan yang berbasis data, rasional, dan relevan dengan kondisi masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk memajukan Indonesia dan mempersiapkan negara menghadapi tantangan global di masa depan.
Dalam ujian doktoralnya, AHY membahas topik mengenai kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ujian yang berlangsung selama tiga jam tersebut diselesaikan dengan nilai yang sangat memuaskan, yaitu 97,5.
Pernyataan AHY ini menjadi pengingat akan pentingnya integrasi antara teori dan praktik dalam pembuatan kebijakan, serta menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan dunia akademik demi kemajuan Indonesia.
(K/09)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL