Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MAJALENGKA -Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025), yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa tanpa pangan, negara tidak akan bisa berdiri.
Ia menyoroti kurangnya kesadaran dari kalangan elite mengenai peran vital para petani.
"Elite-elite kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya tugas para petani. Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara, tanpa pangan tidak ada NKRI," tegas Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan kepuasannya atas kebijakan yang diterapkan dalam enam bulan masa pemerintahannya.
Ia menilai bahwa keberhasilan sejauh ini dicapai berkat kebijakan yang bersifat masuk akal, bukan yang terlalu rumit.
"Saya sangat bahagia, saya menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan keenam. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pintar. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat bercanda mengenai latar belakang pendidikan beberapa pejabat yang hadir, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
"Ini orang kampung semua yang kerja. Pak Zulkifli dari mana? Lampung, ha-ha, Anda nggak ke Oxford? Kita butuh orang-orang pintar, tapi yang paling penting adalah mereka yang punya akal sehat dan benar-benar cinta rakyat," imbuhnya.
Prabowo juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan membantu menyukseskan panen raya tahun ini.
(d/a)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK