Koperasi Desa Merah Putih: Antara Peluang, Tantangan, dan Ancaman Keserakahan

‎‎Selain pengawas eksternal, masyarakat, LSM, Media juga menjadi peran utama ikut melakukan pengawasan Koperasi Merah Putih di setiap Desa, agar tidak terjadi korupsi didalam pengelolaannya, sehingga resiko besar seperti kredit macet para anggota bisa di minimalisir.

‎‎Sebagai pengurus Koperasi Desa Merah Putih, jika bisa menerapkan sistem Stop Korupsi, Tolak Gratifikasi, Jaga Transparansi, pasti akan terbentuk pengelolaan yang tepat tanpa adanya keserakahan dan penyelewengan dana itu sendiri, dan terhadap laba bersih tentu akan bisa memberikan kontribusi positif dalam jangka panjang.

‎‎Awal gagasan, Menkop Budi Arie Setiadi dengan percaya diri dan yakin dengan hadirnya Koperasi Merah Putih nantinya bisa menyediakan dua juta lapangan kerja dan Desa bisa untung 1 miliar setahun.

‎‎Budi Arie sendiri harusnya sadar, bahwa teori itu lebih mudah dibandingkan praktek, dirinya seharusnya bisa memahami bahwa geografis desa di Indonesia itu berbeda-beda, dan pola dalam berfikir Kepala Desa selaku penanggung jawab pun tidak bisa disamakan, karena banyak juga yang nakal.

‎‎Sebagai masyarakat, mari kita tunggu actionnya, awasi sejak awal melakukan pembentukan pengurus, mulai dari perekrutan hingga jalannya Koperasi Merah Putih, karena untung dan buntungnya pengelolaan anggaran di Koperasi Desa Merah Putih menentukan nasib bangsa ini, apakah akan bubar atau tidak.

Kita ingin koperasi tidak hanya hidup, tapi juga kuat, relevan, dan menyejahterakan.*