Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan komitmennya untuk merealisasikan target pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-26 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari, Rabu (28/5/2025).
"Akan terus berproses untuk mewujudkan mimpi besar Presiden Prabowo Subianto membentuk 80.000 koperasi desa Merah Putih," ujar Budi Arie dalam pernyataan tertulis, Kamis (29/5).
Dalam sambutannya, Budi Arie juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam kepengurusan dan pengawasan Kopdes Merah Putih, agar koperasi desa menjadi wadah pemberdayaan inklusif.
Ia menyambut baik peran KSP Nasari dalam mendampingi pembentukan koperasi modern di daerah, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
"Mari seluruh penggiat koperasi untuk mendukung Kopdes Merah Putih. Dengan pengalaman KSP Nasari, kita bisa melakukan edukasi dan pendampingan menyeluruh ke desa-desa," ajaknya.
Sementara itu, Ketua KSP Nasari, Frans Meroga Panggabean, menyampaikan gagasan besar tentang model bisnis terintegrasi untuk koperasi modern.
Ia memperkenalkan prototipe super apps Kopdes Merah Putih Digital yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuh unit usaha koperasi dalam satu ekosistem digital.
"Aplikasi ini akan menciptakan sinergi layanan dan efisiensi operasional. Setiap unit usaha beroperasi mandiri tapi saling mendukung, menciptakan aliran nilai berkelanjutan," jelas Frans, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI).
Frans juga menambahkan bahwa pendekatan digital ini memungkinkan Kopdes Merah Putih untuk memanfaatkan basis pelanggan yang luas, mengoptimalkan sumber daya lokal, serta menciptakan ketahanan ekonomi desa secara berkelanjutan.
Program Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi, pemberdayaan desa, dan penguatan sistem koperasi berbasis teknologi.*
(d/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK