Istana Klarifikasi Alasan Pembatalan Diskon Tarif Listrik oleh Pemerintah

JAKARTA -Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga golongan 1.300 VA ke bawah. Keputusan ini diumumkan usai rapat terbatas yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (2/6).

Menanggapi pembatalan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa keputusan ini telah melalui kalkulasi matang.

Sebagai gantinya, pemerintah mengalokasikan stimulus sebesar Rp24,4 triliun untuk lima program strategis yang akan berlaku sepanjang Juni-Juli 2025.

"Pemerintah tidak hanya batalkan satu kebijakan, tapi justru menggantinya dengan lima stimulus ekonomi yang lebih teknis dan menyeluruh. Ini adalah strategi mendorong daya beli masyarakat secara inklusif," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Lima Stimulus Ekonomi Pengganti Diskon Listrik

Diskon Transportasi (Rp940 miliar):

Tiket kereta api: diskon 30%

Tiket pesawat: PPN DTP sebesar 6%

Tiket angkutan laut: diskon 50%

Berlaku selama musim libur sekolah (awal Juni–pertengahan Juli 2025).

Diskon Tarif Tol (Rp650 miliar):

Diskon 20% bagi sekitar 110 juta pengendara selama dua bulan di masa libur sekolah.

Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan (Rp11,93 triliun):

Tambahan kartu sembako: Rp200.000/bulan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Bantuan beras 10 kg untuk KPM yang sama.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) (Rp10,72 triliun):

Rp150.000 per bulan bagi 17 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 3,4 juta guru honorer.

Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (Rp200 miliar):

Diskon 50% bagi pekerja sektor padat karya, berlaku Agustus 2025–Januari 2026 melalui Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

Hasan menegaskan bahwa kelima stimulus tersebut dipilih karena efek dominonya terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata, UMKM, logistik, dan konsumsi masyarakat.

"Orang yang dagang akan punya pembeli, pengelola wisata akan kedatangan tamu, transportasi akan punya penumpang. Ini perputaran ekonomi nyata," tegas Hasan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi rakyat setelah mempertimbangkan efektivitas dan kesiapan teknis, dibanding hanya memberikan satu jenis potongan tarif.*

(bs/j006)