Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MEDAN -Harga beras di Kota Medan terus mengalami lonjakan tajam. Per hari ini, harga beras medium menyentuh angka hampir Rp16.000 per kilogram, mendekati bahkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium.
Kondisi ini diperparah dengan mandeknya distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain membeli beras dari kilang lokal dengan harga lebih tinggi.
"Sebelumnya warga membeli beras SPHP, sekarang pilihan satu-satunya cuma beras kilang lokal," ujar Agus, pedagang sembako di kawasan Medan Helvetia, Senin (9/6/2025).
Agus menyebutkan bahwa harga beras dari kilang di Lubuk Pakam bisa mengalami tiga kali kenaikan dalam sebulan. Saat ini, beras ukuran 5 kg dijual Rp75.000, sedangkan ukuran 30 kg dibanderol sekitar Rp440.000.
"Sudah dua bulan harga naik terus," tambahnya.
Kepala Bulog Cabang Medan, Rafki Ismael, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, harga beras di Sumatera Utara kini telah melampaui batas HET, sehingga dikategorikan zona merah dalam pantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
"Betul, Sumut masuk kategori merah (di atas HET 5 persen)," kata Rafki.
Namun, mengenai kapan distribusi SPHP akan kembali digelontorkan, Rafki belum bisa memberikan kepastian.
"Bulog hanya operator, kami menunggu keputusan Bapanas sebagai regulator. Semoga ada keputusan dalam waktu dekat," pungkasnya.
Kenaikan harga beras ini dikeluhkan masyarakat, terlebih menjelang tahun ajaran baru di mana kebutuhan rumah tangga meningkat. Warga berharap pemerintah segera mengintervensi pasar demi menstabilkan harga bahan pokok utama tersebut.*
(tb/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK