Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Turun Jadi 8 Persen dari PDB dalam Lima Tahun

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan signifikan biaya logistik nasional dari 14,5 persen menjadi hanya 8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lima tahun mendatang.

Langkah ini diyakini mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Baca Juga:

• Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 17 Juta per Juli 2025, BEI: Optimisme dan Teknologi Jadi Kunci
• Penjualan Ritel Mei 2025 Tumbuh 2,6 Persen, BI Soroti Dampak Libur Nasional

Menurutnya, biaya logistik yang tinggi masih menjadi tantangan utama efisiensi distribusi barang dan jasa di dalam negeri.

"Biaya logistik kita saat ini sekitar 14,5 persen dari PDB, dan ini akan kita tekan secara bertahap menjadi 12,5 persen, lalu ke 8 persen. Itu target dalam lima tahun ke depan," ujar Airlangga.

Baca Juga:

• Sekjen Golkar Soal Isu Reshuffle Airlangga: Saya Nggak Pernah Dibisiki Presiden
• Airlangga Ungkap Permintaan Hyundai Soal Insentif Nikel dari Indonesia

Ia menegaskan, dengan menurunnya biaya logistik, Indonesia dapat meningkatkan kinerja neraca perdagangan serta menjaga kestabilan inflasi nasional.

Saat ini, inflasi nasional berada dalam kisaran 2,5 ±1 persen, sementara neraca perdagangan mencatat surplus selama 61 bulan berturut-turut hingga Mei 2025.

Namun, Airlangga mengakui adanya penurunan Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia ke level 47,4 akibat dampak perang dagang global.

Meski begitu, ia tetap optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia.

Sebagai bentuk komitmen konkret, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional.

Tiga poin utama dalam Perpres ini meliputi:

- Penguatan infrastruktur konektivitas layanan backbone dan sarana pendukung logistik.

- Penguatan integrasi dan digitalisasi sistem logistik nasional.

- Peningkatan daya saing SDM dan penguatan penyedia jasa logistik.

"Perpres ini nantinya akan menjadi acuan nasional untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor dan mendorong efisiensi rantai pasok," tambah Airlangga.

Dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki biaya logistik sekitar 8–9 persen dari PDB, Indonesia masih tergolong tinggi.

Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala, antara lain infrastruktur transportasi yang belum merata, distribusi yang belum terintegrasi, serta ketergantungan tinggi pada moda darat.

Tingginya biaya logistik juga menjadi faktor utama mahalnya harga barang di daerah-daerah terpencil, terutama di kawasan timur Indonesia.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, dan digitalisasi sektor transportasi terus digenjot untuk menjawab persoalan ini.

Pemerintah berharap, dengan implementasi strategi penguatan logistik nasional, Indonesia akan memiliki sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing global dalam waktu dekat.*

(tb/a008)

Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 17 Juta per Juli 2025, BEI: Optimisme dan Teknologi Jadi Kunci

Penjualan Ritel Mei 2025 Tumbuh 2,6 Persen, BI Soroti Dampak Libur Nasional

Sekjen Golkar Soal Isu Reshuffle Airlangga: Saya Nggak Pernah Dibisiki Presiden

Airlangga Ungkap Permintaan Hyundai Soal Insentif Nikel dari Indonesia

Rupiah Naik ke Rp16.800/US$, Jumat 25 April 2025

Airlangga & Sri Mulyani 'Ketuk Pintu' AS, Ini Hasilnya!