JAKARTA — Pemerintah kembali mendapat sorotan tajam setelah Kementerian Investasi/Hilirisasi (BKPM) mengungkap potensi investasi sebesar Rp2.000 triliun yang batal masuk ke Indonesia sepanjang 2024.
Angka ini menambah daftar panjang kegagalan pemerintah dalam mengoptimalkan iklim usaha yang kondusif di masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyebut pembatalan investasi disebabkan oleh sistem perizinan yang rumit, kebijakan yang tumpang tindih, dan iklim usaha yang tidak kompetitif.
"Realisasi investasi mungkin hanya mencapai Rp1.500 triliun. Ada potensi Rp2.000 triliun investasi yang tidak terealisasi," ujar Todotua dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/7).
Pemerintah berupaya merespons persoalan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
PP ini mengintegrasikan regulasi OSS (Online Single Submission) serta menjanjikan penyederhanaan izin, terutama di kawasan industri dan KEK.
Namun, para pengamat menilai solusi ini belum menyentuh akar persoalan.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa investasi batal masuk karena inefisiensi kebijakan, ketidakpastian hukum, intervensi aparat keamanan di sektor ekonomi, serta merosotnya peringkat daya saing Indonesia secara global.
"Peringkat efisiensi pemerintah Indonesia turun dari 23 ke 34, dan peringkat kerangka kelembagaan anjlok 26 poin. Ini mencerminkan persoalan sistemik," kata Huda.
Ia juga menyoroti tingginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang menunjukkan bahwa biaya investasi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh investor.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyoroti masalah koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengurusan izin.
"Banyak daerah belum memiliki kesiapan administrasi seperti rancangan tata ruang. Padahal, investasi harus sejalan dengan penataan ruang. Ini membuat proses investasi terhambat," jelas Yusuf.
MEDAN Suasana khidmat dan penuh penghayatan menyelimuti Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan pada Kamis (3/7/2025) malam. Lantunan ayatayat
Pemerintahan
MEDAN Dalam upaya mempererat kebhinekaan dan memperkuat semangat persatuan di Sumatera Utara, Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Resort Medan
Komunitas
JAKARTA Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke79 untuk Kepolisian R
Nasional
JAKARTA Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya surat edaran yang mengatasnamakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), beri
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Akhirun Piliang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka kemungkinan pengenaan tarif bea masuk terhadap impor komoditas singkong dan tapioka. Lan
Ekonomi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo membantah keras kabar bahwa dirinya mangkir dari pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait l
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kembali mencuat dalam sidang lanjutan kasus judi o
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandai Sumatera Utara sebagai wilayah rawan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasa
Hukum dan Kriminal
DELI SERDANG Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Deli Serdang memadati halaman kantor
Nasional