KPK Bongkar Aliran Uang Miliaran ke Pejabat Kemnaker dalam Kasus Sertifikat K3
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kembali mencuat dalam sidang lanjutan kasus judi online yang digelar pada Kamis (3/7/2025).
Dalam persidangan tersebut, salah satu terdakwa, Riko Rasotha, menyatakan bahwa pengamanan situs-situs judi online dilakukan dengan sepengetahuan pimpinan Kementerian Kominfo saat itu.
Pernyataan tersebut muncul saat majelis hakim mencecar Riko soal siapa yang memberikan restu terhadap aktivitas pengamanan situs judi online.
Riko mengaku mendapat keyakinan bahwa pimpinan tertinggi Kominfo mengetahui dan menyetujui praktik tersebut.
"Saya… eh, semacam itu (membenarkan ada restu pimpinan) karena saya diyakinkan bahwa pimpinan tahu," ujar Riko di hadapan hakim.
Hakim kemudian memastikan kembali apakah pimpinan yang dimaksud adalah Menteri Budi Arie Setiadi.
Riko menjawab tegas bahwa dirinya diberi tahu oleh terdakwa lain, Adi Kismanto, bahwa "Pak Menteri tahu".
Dalam sidang sebelumnya, Rabu (14/6/2025), Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mengungkap adanya pertemuan antara Budi Arie, Adi Kismanto, dan Zulkarnaen Apriliantony di rumah dinas menteri, Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada 19 April 2024.
Dalam pertemuan itu, Budi Arie diduga memberikan arahan kepada kedua terdakwa untuk tidak mengganggu operasional situs perjudian online di lantai 3 kantor Kominfo.
Arahan itu kemudian berlanjut dengan pemindahan posisi kerja ke lantai 8, tempat pengajuan pemblokiran situs dilakukan.
"Pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa II Adi Kismanto menerima informasi bahwa Menteri Kominfo memberikan arahan untuk tidak melakukan penjagaan website perjudian di lantai 3," demikian kutipan dakwaan jaksa.
Selain itu, disebutkan bahwa Zulkarnaen Apriliantony memiliki kedekatan personal dengan pihak keluarga Budi Arie, yang diduga memengaruhi jalannya operasi pengamanan situs judi online.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melan
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dini
HUKUM DAN KRIMINAL