JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk segera mengurus sertifikasi halal. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan nilai jual produk dan membuka akses ke pasar ekspor global.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal memberikan nilai tambah ekonomi bagi UMK karena menjamin produk yang bersih, sehat, dan aman.
"Dengan bersertifikat halal, produk akan memiliki nilai tambah secara ekonomi, karena halal itu bersih, sehat, dan aman. Banyak sekali contoh produk UMK kita yang setelah bersertifikat halal mampu menembus ekspor," ujar Haikal, dikutip dari Antara, Senin (4/8/2025).
Baca Juga:
Produk UMK Masuk Pasar Global Berkat Sertifikasi Halal
Baca Juga:
Haikal mencontohkan UMK asal Surabaya yang semula sulit menembus koperasi dan toko ritel modern. Setelah memperoleh sertifikat halal, produk mereka kini rutin diekspor dua kontainer ke Eropa.
Ia menyebutkan bahwa saat ini sertifikat halal telah bertransformasi menjadi standar industri global, bukan hanya simbol keagamaan.
"Halal bukan hanya untuk umat Islam. Halal adalah jaminan mutu, mencerminkan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk," ujarnya.
18.000 Kuota Sertifikasi Halal Gratis Masih Tersedia
Haikal juga menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka kesempatan besar bagi pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati).
LABUHANBATU Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, BSc, menegaskan bahwa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu memiliki peran s
Pendidikan
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengimbau agar buronan kasus dugaan korupsi proyek pengada
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita paruh baya di Kab
Hukum dan Kriminal
PONOROGO Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bu
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa royalti musik bukanlah bentuk pajak atau
Entertainment
JAKARTA Polemik mengenai kewajiban membayar royalti atas pemutaran lagu di ruangruang publik, seperti kafe dan restoran, kini tengah me
Entertainment
BATU BARA Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Barakembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, tim berh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengumumkan hasil intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik dalam kurun w
Entertainment
TANGERANG SELATAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul fenomena pengibaran bendera bertema
Nasional
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyatakan bahwa pihaknya siap mempertimbangkan pencabutan paspor
Hukum dan Kriminal
