Mensos Sebut 600 Ribu Rekening Bansos Bermasalah Masih Punya Peluang Dapat Bantuan, Begini Syaratnya!

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan alasan pemerintah masih membuka peluang bagi sekitar 600 ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi bermasalah untuk tetap menerima bantuan, asalkan menyelesaikan proses verifikasi dan pemutakhiran data.

Langkah ini diambil menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat adanya indikasi penyalahgunaan dana bansos, termasuk untuk transaksi judi online.

"Sebagian memang benar-benar menyalahgunakan, seperti bertransaksi judi online. Tapi ada juga yang hanya dimanfaatkan pihak lain, atau mengalami kesalahan administratif," ujar Gus Ipul, Senin (15/9/2025).

Baca Juga:

• Rudy Tanoe Resmi Jadi Tersangka Korupsi Bansos Kemensos, KPK: Kami Hormati Praperadilan Tersangka

Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghukum, melainkan memastikan bansos tepat sasaran dan tetap menjangkau keluarga miskin dan rentan yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah.

"Bagaimana jika mereka benar-benar hidup dalam kesulitan? Kita tidak bisa langsung menghentikan bantuan tanpa verifikasi. Jika mereka masih memenuhi kriteria setelah verifikasi, tentu tetap berhak menerima bansos," ujarnya.

Menurut Gus Ipul, proses verifikasi ini berlangsung selama triwulan ketiga tahun 2025.

Jika setelahnya penerima terbukti layak, maka mereka akan kembali menerima bansos pada triwulan keempat.

Kementerian Sosial menggandeng berbagai pihak, mulai dari otoritas keuangan, pemerintah daerah, hingga tingkat desa untuk mendampingi dan mengawasi proses verifikasi ini.

Selain itu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilibatkan untuk memastikan transparansi dan akurasi data.

Dari total 600 ribu rekening bermasalah yang terdeteksi, sebanyak 228 ribu rekening telah dicoret dari daftar penerima bansos pada Agustus 2025.

Sisanya, lebih dari 375 ribu rekening masih dalam tahap pemeriksaan menyangkut identitas, profil pekerjaan, dan riwayat transaksi.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penyaluran bansos yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi.

"Kami ingin memastikan bansos tidak jatuh ke tangan yang salah, tanpa menutup peluang bagi mereka yang memang masih layak dibantu," pungkas Gus Ipul.*

(vo/a008)

Rudy Tanoe Resmi Jadi Tersangka Korupsi Bansos Kemensos, KPK: Kami Hormati Praperadilan Tersangka

Waspada! Begini Cara Aman Cek Bansos Kemensos 2025 dan Hindari Modus Penipuan

KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Kasus Sertifikasi K3 yang Menjerat Eks Wamenaker Noel

Jangan Sampai Ketinggalan! Begini Cara Dapat Bansos PKH & BPNT 2025

OJK Segera Atur Ulang Rekening Dormant, Dana Nasabah Dijamin Aman

Kakak Harry Tanoe Jadi Tersangka Korupsi Bansos, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana