JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membuka peluang strategis untuk membeli Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam/ANTM). Langkah ini menjadi bagian dari roadmap hilirisasi mineral yang dicanangkan Inalum demi memperkuat industri aluminium nasional.
Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, menyebut aksi korporasi tersebut ditargetkan rampung sebelum 2030. Saat ini, kedua perusahaan masih menjalani proses uji tuntas (due diligence).
"Saat ini kita diskusi dengan Antam, kita lagi proses due diligence untuk mencoba membeli salah satu IUP Antam yang paling dekat dengan PT Borneo Alumina Indonesia (BII)," ujar Melati dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
IUP yang dibidik Inalum berada di sekitar PT BII, anak usaha Inalum yang mengoperasikan kilang alumina. Dengan integrasi tersebut, Inalum berharap dapat mengamankan pasokan bahan baku serta memperkuat hilirisasi industri aluminium di Indonesia.
Saat ini, Inalum mengoperasikan fasilitas aluminium smelting di Kuala Tanjung dengan kapasitas produksi 275 ribu ton per tahun, menghasilkan aluminium ingot, billet, dan foundry alloy.
"Walaupun kapasitas kita saat ini masih 275 ribu ton per tahun, targetnya di tahun 2031 bisa meningkat hingga 1 juta ton aluminium per tahun. Ini bagian dari visi besar MIND ID untuk menghadirkan industri aluminium terintegrasi di Indonesia," tegas Melati.
Selain itu, Inalum tengah menyiapkan pembangunan potline baru di Kuala Tanjung. Namun, proyek ini masih menunggu seleksi teknologi serta perhitungan kapasitas kelistrikan dari PLN di Sumatera Utara.
"Kita sedang melakukan proses seleksi teknologi dan menghitung kemampuan kelistrikan PLN. Tujuannya agar pengembangan ini tidak memberatkan pasokan listrik yang ada," tambahnya.
Langkah strategis ini dipandang penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global aluminium serta mempercepat kemandirian hilirisasi mineral nasional.*
Editor
:
Inalum Buka Opsi Beli IUP Antam, Target Rampung Sebelum 2030