Polisi Ungkap Perampokan Toko Emas di Tapaktuan dalam 24 Jam, Pelaku Oknum Anggota Polri
TAPAKTUAN Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama personel Subdirektorat Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Kemendagri menegur Gubernur Sumut Bobby Nasution, buntut tingginya angka inflasi di wilayahnya yang mencapai 5,32 persen secara tahunan (year on year/yoy), menjadikannya yang tertinggi di Indonesia.
Teguran itu disampaikan langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (6/10/2025). Selain Bobby, Kemendagri juga menyoroti sembilan gubernur lainnya yang daerahnya masuk dalam daftar inflasi tertinggi.
Baca Juga:
Tomsi mempertanyakan kinerja kepala daerah dalam mengendalikan harga barang dan jasa. Ia bahkan membandingkan Sumut dengan Papua Pegunungan, yang meskipun menghadapi tantangan distribusi berat, tetap mampu menjaga inflasi pada angka 3,55 persen.
"Kenapa daerah-daerah lain bisa menekan inflasi, sementara yang medannya lebih mudah justru tidak bisa? Ini jadi pertanyaan besar," tambahnya.
Ia pun menyentil daerah-daerah yang terkesan pasif menghadapi inflasi dan hanya "mengandalkan anugerah Tuhan".
"Kalau dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin kepala daerah perlu mengevaluasi mereka. Kita di sini setiap minggu meluangkan waktu untuk bekerja demi masyarakat agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau," tegas Tomsi.
Data BPS: Sumut Tertinggi, Riau dan Aceh Menyusul
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi pernyataan Kemendagri. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut inflasi nasional per September 2025 mencapai 2,65 persen yoy. Sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi, sementara hanya satu provinsi mencatat deflasi.
"Inflasi tertinggi secara tahunan terjadi di Sumatra Utara (5,32 persen), diikuti Riau (5,08 persen), dan Aceh (4,45 persen)," kata Amalia yang akrab disapa Winny.
Kelompok pengeluaran yang paling mendorong inflasi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan kenaikan mencapai 9,59 persen yoy, terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas. Disusul oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 5,01 persen.
Pemerintah Pusat Desak Daerah Bergerak
Tingginya inflasi di beberapa daerah membuat pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah untuk tidak tinggal diam. Koordinasi lintas instansi diminta lebih intens, terutama dalam hal distribusi pangan, pengendalian harga, dan evaluasi kinerja dinas terkait.
"Kami ingin semua daerah berjuang sekeras-kerasnya. Jangan ada yang diam saja melihat harga naik dan masyarakat terbebani," pungkas Tomsi.*
cnn
TAPAKTUAN Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama personel Subdirektorat Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Pemerintah Aceh meraih tiga penghargaan dalam ajang Forum Pemred Multimedia Award 2026 yang digelar di Hotel Alana, Yogyakart
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyayangkan pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan ke
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba, kembali mengajukan gugatan p
NASIONAL
MAKASSAR Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek strategis nasional Blok Masela resmi memasuki t
EKONOMI
NEW YORK Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina, pada Senin (20/7/2026) di
OLAHRAGA
TAPANULI TENGAH Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, memicu banjir setelah t
PERISTIWA
JAKARTA Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengkritik pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, meluncurkan sejumlah program prioritas saat melakukan kunjungan kerja ke Keca
PEMERINTAHAN