Bobby Nasution Berkantor di Kepulauan Nias, Tinjau Sekolah, Jalan hingga Rumah Sakit
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mulai berkantor di wilayah Kepulauan Nias pada pekan ini. Langkah terse
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya menindak tegas praktik saham gorengan di pasar modal Indonesia.
Langkah ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengatakan transaksi pasar modal harus berjalan wajar agar kepercayaan investor tetap terjaga. "Sejalan dengan pesan Menteri Keuangan, Bapak Purbaya menekankan pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal.Baca Juga:
Salah satunya dengan menjaga agar transaksi pasar modal berjalan wajar, teratur, dan efisien," ujar Inarno di main hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (17/10).
Inarno menambahkan bahwa OJK akan memperkuat pengawasan pasar modal. Segala aktivitas yang tidak wajar dan potensi pelanggaran akan ditindak tegas melalui sinergi dengan penyelenggara pasar modal (self-regulatory organization/SRO) dan aparat penegak hukum.
"Kami juga memperkuat koordinasi dengan SRO dan pelaku pasar serta aparat penegak hukum guna memastikan penegakan disiplin pasar, pemberantasan praktik manipulatif, dan perlindungan optimal bagi investor," tegasnya.
Saham gorengan merupakan saham yang harganya bergerak naik-turun secara tidak wajar akibat rekayasa sejumlah pihak, yang kerap disebut sebagai penggoreng atau bandar.
Menkeu Purbaya menilai praktik ini merugikan investor dan berpotensi mengusir generasi muda dari pasar modal.
"Saya berharap dalam setahun ke depan, banyak penggoreng saham yang akan dihukum oleh Bursa Efek Indonesia maupun OJK. Selama ini, puluhan tahun praktik ini terjadi, tapi yang dihukum sangat sedikit.
Ini membuat investor muda, yang kini sekitar 50 persen dari total pelaku pasar, enggan masuk," ungkap Purbaya saat Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Purbaya juga menekankan pentingnya clean-up pasar modal agar generasi muda percaya bahwa bursa saham merupakan fair game.
"Kalau pasar modal dirapikan, investor muda akan berani masuk karena mereka tahu permainannya fair—ada yang naik, ada yang turun, tapi tidak dimanipulasi kalangan tertentu," jelasnya.
Mantan pejabat di Danareksa ini menambahkan, kasus saham gorengan pernah hampir membuat Danareksa bangkrut.
Oleh karena itu, Purbaya menegaskan pentingnya pembersihan pasar agar industri pasar modal Indonesia tetap berkembang dan investor terlindungi.*
(cn/M/006)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mulai berkantor di wilayah Kepulauan Nias pada pekan ini. Langkah terse
PEMERINTAHAN
MEDAN Antusiasme masyarakat mengunjungi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 terus meningkat sejak resmi dibuka pada 3 Juli 2026. Pamera
EKONOMI
BATU BARA Memasuki tahun ajaran baru 2026, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengambil langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen memperkuat sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri. Ia menyebut
NASIONAL
BATU BARA Memasuki tahun ajaran baru 2026, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menghadirkan langkah yang dinilai mampu mempererat sinergi ant
PENDIDIKAN
LHOKSEUMAWE Pemerintah Aceh menyambut baik rencana investasi pembangunan pabrik metanol di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik delapan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak ada lagi pengamanan melekat dari personel TNI terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tinda
NASIONAL
JAKARTA Pemain keturunan IndonesiaAustralia, Mitchell Baker resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah menjalani pengambilan su
OLAHRAGA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai pelimpaha
NASIONAL