Kak Na Hadiri Buka Puasa Bersama Gekrafs Aceh, Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif
BANDA ACEH Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Marlina Muzakir, mendorong generasi muda yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kre
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai mengunjungi Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan pemblokiran anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebelumnya, yang saat itu masih dipimpin Sri Mulyani Indrawati, sebagai langkah efisiensi fiskal.Baca Juga:
"Iya, ada beberapa hal perlambatan karena perubahan blokir, unblock, segala macam waktu di awal-awal tahun, ya. Sehingga, ketika mulai lagi perlu waktu," ujar Purbaya kepada wartawan.
Menurut Purbaya, sebagian besar anggaran yang sempat diblokir kini sudah dibuka kembali.
Namun, ia menilai kementerian/lembaga (K/L) membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan menjalankan kembali program-program kerja mereka.
"Setelah kami buka, mereka pasti butuh waktu untuk mulai menyerap kembali. Tapi kami ikuti permintaan anggaran mereka. Kalau mereka minta, artinya mereka yakin bisa menyerap. Kalau tidak mampu, tentu mereka tidak akan minta," jelas Purbaya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan, tidak ada kendala berarti dari sisi Kementerian Keuangan.
Pihaknya bahkan telah menyesuaikan besaran alokasi anggaran berdasarkan kapasitas masing-masing K/L.
Diketahui, Kementerian PU masuk dalam tiga besar kementerian dengan tingkat serapan anggaran terendah hingga kuartal III 2025.
Selain Kementerian PU, dua lembaga lainnya adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kementan diketahui baru membelanjakan Rp9 triliun atau sekitar 32,8 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp27,3 triliun.
BANDA ACEH Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Marlina Muzakir, mendorong generasi muda yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kre
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh menggelar kegiatan Iftar Jama&039i atau buka puasa bersama yang dihadiri pengurus dan wa
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komi
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kota Dumai, Riau, semakin meluas. Hingga Sabtu (14/3/2026), kebakaran di Kelur
PERISTIWA
PEKANBARU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kota Dumai, Riau, semakin meluas. Hingga Sabtu (14/3/2026), kebakaran di Kelur
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 19 warga negara Indonesia yang merupakan nelayan asal Aceh Timur ditangkap otoritas Thailand setelah diduga melakukan p
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan keprihatinannya atas kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator
POLITIK
MEDAN Proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mencapai leb
PEMERINTAHAN
MEDAN Menjelang Idul Fitri, umat Muslim di Indonesia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai bentuk penyucian diri setelah sebula
AGAMA