Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA– Pemerintah kembali menghadirkan program perlindungan sosial dengan menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat tidak mampu sepanjang kuartal IV-2025.
Kebijakan ini diperkirakan menambah beban anggaran sebesar Rp30 triliun, sehingga total anggaran bantuan sosial pada 2025 berpotensi melampaui Rp100 triliun.
"Ini pertama kali dalam sejarah, pemberian bansos melebihi Rp100 triliun," ujar Wakil Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).Baca Juga:
Dana sebesar itu akan dialokasikan untuk masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4 sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Total penerima manfaat BLT diperkirakan mencapai 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mencakup penerima lama maupun penerima baru.
"KPM baru bertambah sekitar 14-16 juta, sehingga total alokasinya 35,4 juta KPM, menjangkau sekitar 140 juta jiwa," jelas Gus Ipul.
Bantuan tambahan yang diberikan berupa Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2025, atau total Rp900 ribu per KPM. Jika digabungkan dengan bantuan reguler sebesar Rp200 ribu per bulan, setiap KPM akan menerima minimal Rp1,5 juta.
Untuk mempercepat penyaluran, pemerintah akan menyalurkan BLT kepada KPM baru melalui PT POS, sementara KPM eksisting yang telah memiliki rekening di bank Himbara akan menerima bantuan melalui rekening mereka.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan di tengah tantangan ekonomi.*
(bb/M/006)
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
