Realisasi Pendapatan Daerah Sumut 2025 Tembus 90,31 Persen! Bapenda Genjot Kepatuhan Wajib Pajak
MEDAN Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan t
PEMERINTAHAN
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang.
Penyesuaian TKD tersebut diperkirakan akan memangkas total belanja Pemda di Sumut hingga Rp9 triliun, sebuah koreksi fiskal signifikan yang berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi daerah.
Namun, Bobby menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah strategis guna mengisi celah fiskal tersebut, yakni melalui pemaksimalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).Baca Juga:
"Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Maka harus ada yang menutup celah ini. Salah satunya melalui KUR dan KPP. Pemerintah daerah akan terus mengawasi dan mendorong pemanfaatan KUR agar optimal," ujar Bobby Nasution, Selasa (21/10/2025), usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual dari Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Bobby memaparkan bahwa penyaluran KUR di Sumut saat ini menempati posisi kelima nasional dengan total realisasi mencapai Rp11 triliun, di bawah Sulawesi Selatan.
Ia menilai angka tersebut belum mencerminkan potensi riil Sumatera Utara, yang memiliki populasi besar dan basis pelaku UMKM yang luas.
"Masih ada daerah yang bahkan belum melakukan pendataan UMKM secara benar. Ini tentu menjadi hambatan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar ekonomi rakyat kita benar-benar tumbuh," tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan 1.000 debitur yang secara simbolis melakukan akad KUR dan KPP. Bobby berharap angka ini akan terus meningkat tiap tahun.
Gubernur menyebut bahwa KUR dan KPP kini menjadi instrumen andalan dalam mendongkrak ekonomi masyarakat.
Selain untuk UMKM, KUR kini bisa dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI) agar tidak terjerat praktik ilegal atau pinjaman online (pinjol).
Sementara KPP diarahkan untuk kontraktor lokal, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan, dalam rangka menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
"Anak-anak muda kita lebih baik diarahkan memanfaatkan KUR ketimbang menjadi TKI ilegal. Begitu juga kontraktor lokal harus kita dorong memanfaatkan KPP agar bisa turut membangun," kata Bobby.
MEDAN Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan t
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menjadi sorotan publik setelah ia bersujud di hadapan pejabat pemerintah pusat dalam forum
PEMERINTAHAN
MEDAN Masyarakat di kawasan Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, tengah diliputi rasa resah setelah beredar kabar bahwa Polr
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG TIMUR Kepolisian menangkap seorang pria berinisial DD (29) yang diduga menculik dan mencabuli seorang siswi sekolah dasar berusi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri memblokir 40 rekening yang digunakan sebagai penampungan transaks
HUKUM DAN KRIMINAL
PYONGYANG Korea Utara (Korut) menggelar uji coba kapal perang yang melibatkan peluncuran rudal jelajah, diawasi langsung oleh pemimpin n
INTERNASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Menyambut Idul Fitri 1447 H, Polres Padangsidimpuan bersama jajaran Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektora
NASIONAL
PADANG SIDEMPUAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang Sidempuan ditargetkan sele
PENDIDIKAN
BATUBARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku menerima kunjungan silaturahmi dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) K
PEMERINTAHAN