Korupsi di Kemenkes? Menkes Budi Gunadi: Kalau Salah, Hukum Saja!
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik k
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO- Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemetaan lahan, aset, dan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Karo.
Pemerintah Kabupaten Karo juga menegaskan komitmennya mempercepat langkah menuju operasionalisasi koperasi tersebut.
Hal ini disampaikan Antonius Ginting usai menghadiri Pertemuan Pemetaan Aset, Lahan, dan Bangunan KDKMP, Jumat (7/11/2025), di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Djamin Ginting, Kabanjahe.Baca Juga:
Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI Panel Barus, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf. Robert Panjaitan, Sekdakab Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM, para kepala OPD, camat, serta pengurus KDKMP se-Kabupaten Karo.
Menurut Antonius, langkah awal percepatan dimulai dari penyediaan lahan untuk pembangunan sarana operasional koperasi.
"Kita dorong agar lahan tersedia sehingga tim percepatan bisa langsung membangun bangunan atau gerai koperasi. Setelah itu baru diterapkan konsep digitalisasi koperasi," ujar Bupati Antonius.
Ia menyebut, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto sebagai sarana kebangkitan ekonomi rakyat.
"Ini langkah konkret yang sangat dibutuhkan daerah berbasis pertanian seperti Tanah Karo. Kami akan jalankan perintah Presiden secara optimal agar koperasi segera beroperasi dan manfaatnya dirasakan masyarakat," tegasnya.
Bupati Antonius menambahkan, saat ini telah terbit dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan koperasi, termasuk inpres terbaru mengenai pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung bisnis koperasi.
"Kami akan menyiapkan tim yang bekerja bersama Babinsa dan aparatur desa agar pendataan berjalan sesuai target," katanya.
Sementara itu, Deputi Kemenkop dan UKM RI Panel Barus menegaskan pentingnya percepatan pengumpulan data tanah yang akurat sebagai dasar pembangunan infrastruktur koperasi desa.
"Kita ingin data tanah yang bersih, jelas, dan bisa dijadikan dasar pembangunan ekonomi desa. Ini harus jadi gerakan bersama lintas sektor," ujarnya.
Panel menargetkan 50 persen data tanah di Kabupaten Karo sudah terkonsolidasi pada Februari 2026, mencakup 269 desa.
Ia menekankan bahwa percepatan ini merupakan bagian dari arahan Presiden agar penataan aset desa rampung sebelum akhir Januari 2026.
"Babinsa dan aparat desa adalah ujung tombak. Mereka paling memahami kondisi wilayahnya," kata Panel Barus.
Dukungan juga datang dari Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf. Robert Panjaitan, yang memastikan jajaran Babinsa siap turun langsung ke lapangan.
"Babinsa akan terlibat langsung mendampingi perangkat desa agar data tanah dan aset benar-benar terpetakan dengan baik," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Karo berharap, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI dapat mempercepat terwujudnya Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Tanah Karo. *
(um)
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencabut pemberhentian sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumat
NASIONAL
BATU BARA Di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, air bersih dari PDAM Tirta Tanjung Tiram t
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian berhasil menangkap dua remaja yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan d
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Keluhan terhadap pelayanan air bersih kembali muncul di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
PERISTIWA
JAKARTA Perlindungan hukum terhadap komisioner dalam UndangUndang Ombudsman Republik Indonesia dimaksudkan untuk menjaga independensi l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengaku tidak mengenal terdakwa M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kerap menetapkan s
PENDIDIKAN
MEDAN Dampak perkara dugaan korupsi pengalihan lahan PTPNII yang kini menjadi PTPNI RegionalI, mulai dirasakan konsumen Perumahan Cit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang gugatan pembatalan pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memas
HUKUM DAN KRIMINAL