Kesal Pelanggan Tak Bayar Miras, Pemilik Kafe di Dairi Aniaya Pria hingga Tewas
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – PT Timah Tbk (TINS) meminta dukungan DPR RI untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga industri timah nasional.
Dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Rabu, 12 November 2025, Direktur Produksi dan Komersial PT Timah, Ilham Mahendra, menyampaikan tiga poin penting yang diharapkan bisa segera ditindaklanjuti pemerintah dan parlemen.
Ilham menilai kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi menjadi salah satu hambatan utama yang mengganggu stabilitas produksi timah nasional.Baca Juga:
Pertama, PT Timah meminta dukungan DPR agar diterbitkan peraturan turunan yang memberi kewenangan kepada BUMN tersebut untuk menertibkan aktivitas penambangan rakyat. Menurut Ilham, penertiban ini penting untuk menjaga konsistensi pasokan bijih timah di tengah meningkatnya permintaan global.
"Kami ingin produksi bijih timah bisa mencapai titik stabil dan konsisten. Hal ini penting karena berpengaruh langsung pada keseimbangan permintaan dan pasokan global," ujar Ilham dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR.
Kedua, Ilham mendorong percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba, yang dinilai menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola dan tata niaga timah secara transparan dan berkelanjutan.
Ketiga, PT Timah meminta perhatian terhadap pembinaan dan legalisasi penambangan rakyat di wilayah IUP perusahaan. Saat ini, perusahaan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah koperasi sebagai proyek percontohan penambangan legal dan berkelanjutan.
"Kami sudah mulai dengan lima koperasi yang bertransaksi secara resmi. Ini akan menjadi model kemitraan baru antara perusahaan dan masyarakat penambang," kata Ilham.
Selain itu, Ilham menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM, KLHK, MIND ID, dan Danantara, untuk memperkuat pengawasan, perizinan, hingga reklamasi pascatambang.
Ia juga menyoroti perlunya penetapan harga acuan mineral timah sebagai langkah fundamental dalam menciptakan keadilan ekonomi di sektor pertambangan rakyat.
"Kalau harga patokan sudah jelas dan diterapkan di lapangan, saya yakin gejolak sosial dan ekonomi bisa perlahan diselesaikan," tandasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum baru untuk memperbaiki ekosistem industri timah nasional, yang selama ini menjadi salah satu komoditas strategis Indonesia di pasar global.*
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyerahkan bantuan kepada Kelompok Pelaksana (Poklak
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan R
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus kematian seorang perempuan berinisial WLG yang sebelumnya dik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memproses pemberhentian 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur Progr
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan penyebaran konten provokatif dan berita bohong (hoaks) di medi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mulai menyelaraskan langkah pemulihan s
NASIONAL
MEDAN Keluarga mendiang Winda Lorenza Gowasa (WLG) resmi melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai kinerja pemerintahannya selama hampir dua tahun berjalan menunjukkan hasil
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan penilaian positif terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus
NASIONAL