Anggaran Iklan BJB Rp 409 Miliar Bocor Jadi Korupsi, KPK Tahan 4 Tersangka
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025–2027 tidak boleh lagi bersifat normatif dan berulang.
Roadmap diminta disusun secara tajam, jelas dalam eksekusi, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap pengendalian inflasi.
Penegasan itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Deli Serdang, Hendra Wijaya, saat memberikan arahan dalam Rapat Pendahuluan Penyusunan Roadmap TPID 2025–2027 di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin, 15 Desember 2025.Baca Juga:
"Dua tahun ke depan jangan lagi sekadar menyalin program lama. Kita butuh roadmap yang tegas, terukur, dan benar-benar berdampak pada pengendalian inflasi," kata Hendra.
Ia menyinggung pengalaman sepanjang 2025, ketika harga sejumlah komoditas pangan strategis—seperti cabai, beras, dan telur—sempat melonjak meskipun produksi daerah dinilai mencukupi.
Kondisi itu, menurutnya, menandakan persoalan inflasi tidak semata soal ketersediaan barang.
"Masalah utamanya ada pada lemahnya intervensi hulu dan panjangnya rantai distribusi," ujarnya.
Hendra menekankan sektor pertanian dan peternakan harus menjadi fokus utama roadmap TPID karena masih berada dalam kendali pemerintah daerah.
Intervensi tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar atau subsidi harga yang bersifat sementara.
Pemerintah daerah, kata dia, harus masuk sejak awal melalui bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, hingga skema kemitraan yang adil.
Dengan begitu, saat panen tiba, harga bisa dikendalikan tanpa merugikan petani dan peternak.
"Kalau biaya tanam dan produksi sudah dibantu pemerintah, maka ada ruang komitmen agar hasil panen dijual dengan harga wajar. Ini harus dirumuskan secara teknis dalam roadmap," ujarnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 16 saksi dalam penyidik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyebut perburuan pengusaha minyak ters
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 5,75 memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, khu
EKONOMI
JAKARTA Konten kreator Bigmo alias Muhammad Jannah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (10/8/2026), terkait dugaan eksploitas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah diproyeksikan kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (11/8/2026). Penguata
EKONOMI
JAKARTA Sebanyak 1.147 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) disiapkan untuk mengamankan rangkaian peringatan HUT ke81 Kemerd
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan kondisi keamanan nasional menjelang peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI dalam keadaan mantap dan terkendali.
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan sejumlah inovasi teknologi untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gr
SAINS DAN TEKNOLOGI