Belum Ada AMDAL? Ini Penjelasan PT Thorcon soal Tahapan Perizinan PLTN

Ia juga merujuk pada Peraturan BAPETEN Nomor 1 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa tahap tapak merupakan fase awal perizinan PLTN dan mencakup studi keselamatan serta lingkungan.

Sistem perizinan berbasis risiko menempatkan AMDAL sebagai bagian integral dari proses perizinan, bukan dokumen terpisah yang harus diselesaikan jauh hari sebelumnya.

Menanggapi kritik agar proyek dihentikan karena AMDAL belum disahkan, Andri menilai kritik itu lahir dari pemahaman yang tidak utuh terhadap struktur perizinan PLTN.

"Yang berjalan saat ini bukan pembangunan fisik, melainkan studi dan evaluasi. Selama belum ada konstruksi, tidak ada kewajiban hukum bahwa AMDAL harus sudah disetujui final," ujarnya.

Ia menegaskan, AMDAL disusun agar keputusan Izin Tapak benar-benar berbasis data ilmiah dan pertimbangan lingkungan matang, bukan sekadar formalitas administratif.

Andri menutup keterangannya dengan pesan kepada publik Bangka Belitung agar menilai proyek PLTN secara proporsional, mengikuti tahapan hukum yang berlaku.

"PLTN tunduk pada standar keselamatan dan lingkungan yang sangat ketat. AMDAL sedang disusun secara serius dan transparan. Menilai proyek ini sebelum seluruh tahapan selesai sama artinya mengabaikan prinsip kehati-hatian yang justru dirancang untuk melindungi kepentingan publik," pungkasnya.*

(ad)

PLN Perkuat Pasokan Listrik di Kawasan Huntara Aceh Tamiang

Nuklir dan Masa Depan Pendidikan Sains Indonesia

Dari Fisika ke Kehidupan, Mengapa Energi Nuklir Layak Dipercaya

Energi Hijau dan Peluang Kerja: Menempatkan PLTN dalam Arus Utama Transisi Energi Nasional

Tarif Listrik PLN Januari–Maret 2026 Tetap, Tidak Ada Kenaikan

Kabar Baik! PLN Pastikan Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tidak Naik