Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi hingga akhir April 2026.
Perpanjangan ini menggeser tenggat sebelumnya yang jatuh pada 31 Maret 2026.
Kebijakan tersebut diambil untuk mengakomodasi masyarakat yang terdampak libur panjang dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah.Baca Juga:
"Batas lapor SPT bisa disamakan hingga akhir April," kata Purbaya di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia mengaku sempat mengira kebijakan ini telah lebih dulu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Purbaya juga meminta laporan perkembangan jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan SPT.
Kementerian Keuangan mencatat masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya.
Karena itu, Purbaya menginstruksikan penyusunan regulasi resmi guna memperkuat kebijakan perpanjangan tersebut.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak memang membuka opsi evaluasi batas waktu pelaporan SPT dengan mempertimbangkan potensi kendala mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.
Dengan keputusan ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak tetap terjaga tanpa terbebani keterbatasan waktu di tengah libur panjang.*
(in/dh)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL