Disorot Publik! BGN Jelaskan Alasan Anggarkan Rp113 M untuk Jasa Event Organizer

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut penggunaan EO merupakan kebutuhan karena lembaganya masih berada dalam tahap awal pembentukan.

"Sebagai lembaga baru, BGN masih dalam fase pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional," kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Baca Juga:

• Polemik Motor Listrik BGN, DPR Sebut Sudah Disetujui Kemenkeu dalam Anggaran 2025

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sumber daya internal BGN belum sepenuhnya siap menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.

Dadan menjelaskan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, hingga mitigasi risiko operasional.

"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini," ujarnya.

Selain itu, penggunaan EO disebut membantu penataan administrasi dan keuangan menjadi lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan hingga pelaporan dinilai lebih sistematis.

"Ini memudahkan audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara," jelasnya. Dadan menegaskan, kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait program gizi nasional.

Kegiatan tersebut mencakup bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan hingga edukasi standar keamanan pangan.

Dari sisi efisiensi, BGN menilai penggunaan EO lebih rasional dibanding membangun tim internal dalam waktu singkat. Pasalnya, proses rekrutmen dan pelatihan membutuhkan waktu dan biaya.

"EO menjadi solusi jembatan agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," ucapnya.

Meski begitu, Dadan memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan terbuka untuk diawasi.

"Semua pengeluaran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dapat diawasi oleh lembaga pengawas," pungkasnya.*

(in/dh)

Putri Koster Tinjau Persiapan Bimtek Kader Posyandu, Pastikan Pelayanan Optimal di Bali

Siapa Mukhrizal Arif? Saksi yang Kembalikan Rp15 Juta di Kasus Korupsi Bimtek Guru Dispendik Batu Bara

Tidak Puas Aksi Ke-2, Kini APDESU Kembali Beri Tahu Unras Jilid III Soal Darurat Bimtek Diskop UKM T.A 2025

Unras Jilid II, APDESU Tuntut Jaksa Panggil Kadis Koperasi UKM Batubara Soal Bimtek 3.4 Miliar

APDESU Demo Kadis Koperasi & UKM Batu Bara, Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Bimtek Miliaran Rupiah

Universitas Moestopo Dorong Profesionalisme DPRD Sumbawa Lewat Bimtek Strategis Tata Kelola Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan