TANJAB TIMUR – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Bupati Tanjabtim Hj Dillah Hikmah Sari memastikan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli) yang dapat menghambat masuknya investasi ke daerah.
Pernyataan tersebut mencuat di tengah polemik pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Agrotema Mandiri Abadi (AMA) di Kelurahan Simpangtuan, Kecamatan Mendahara Ulu.Baca Juga:
Pihak perusahaan menyebut sejak awal pembangunan, seluruh proses administrasi dan perizinan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Perwakilan PT AMA, Yuyun Syukur, mengatakan pihaknya tertarik berinvestasi di Tanjabtim karena melihat keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Menurut Yuyun, sejak awal Bupati Dillah telah menegaskan bahwa investasi harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh dibebani oleh kewajiban yang tidak memiliki dasar hukum.
"Itu yang kami pegang. Semua administrasi dan perizinan kami urus bahkan sebelum ada aktivitas lapangan," ujar Yuyun.
Ia menjelaskan, pembangunan PKS PT AMA saat ini masih berada dalam tahap konstruksi dan belum memasuki tahap operasional.
Meski demikian, seluruh dokumen pendukung telah dipenuhi, termasuk pengurusan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang diproses melalui pemerintah pusat karena akses menuju lokasi pabrik menggunakan jalan nasional.
"Padahal sampai hari ini aktivitas angkutan CPO sama sekali belum berjalan. Namun seluruh persyaratan administrasi tetap kami lengkapi sejak awal," katanya.
Terkait tudingan pembangunan pabrik tanpa izin lengkap, PT AMA menegaskan seluruh proses telah mengikuti sistem perizinan berbasis risiko.
Perusahaan menyebut tidak semua kegiatan industri wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
JAKARTA Gelaran Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga yang menyita perhatian masyarakat dunia, tetapi juga memberikan damp
EKONOMI
BOGOR Pemerintah Kota Bogor bersama sejumlah organisasi dan komunitas akan menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026. Acara
OLAHRAGA
MEDAN Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr M Ildrem terus melakukan pembenahan layanan kesehatan jiwa dengan menghadirkan berbagai inovasi ber
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri da
PEMERINTAHAN
Oleh Yakub F. IsmailKONDISI Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 milia
OPINI
LANGKAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Langkat meluncurkan program Komunitas Usaha Bersama (KUBE) Hanura sebagai up
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 786 personel untuk mengawal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) setelah 325 stasiun
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana mengembangkan Pelabuhan Roro di Kota Gunungsitoli menjadi pusat distr
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. memperkenalkan Commander Wish yang akan menjadi pedoman arah kebij
NASIONAL
