Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Kenaikan harga plastik hingga 30–80 persen sejak awal 2026 mulai menekan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terutama di sektor makanan dan minuman.
Kenaikan ini membuat biaya produksi meningkat di tengah pemulihan daya beli masyarakat yang belum stabil.
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kondisi tersebut dapat menjadi momentum untuk mendorong pelaku UMKM beralih dari kemasan plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti daun.Baca Juga:
"Harga plastik yang melonjak dan pasokan yang mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil semakin kesulitan dari sisi ekonomi," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2026.
Puan menyebut penggunaan kemasan berbahan alami bukan hal baru di Indonesia.
Menurut dia, masyarakat telah lama memanfaatkan daun pisang, daun jati, dan bahan organik lain sebagai pembungkus makanan tradisional.
Ia mencontohkan sejumlah makanan seperti nasi liwet, gudeg, lontong, hingga lemper yang masih menggunakan kemasan daun di beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah.
"Pedagang makanan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu," ujarnya.
Selain lebih ramah lingkungan, Puan menilai kemasan organik memiliki nilai tambah ekonomi dan budaya.
Dalam beberapa kasus, penggunaan daun justru meningkatkan kualitas makanan, termasuk memberikan aroma khas yang menjadi daya tarik tersendiri.
Menurutnya, penggunaan kemasan alami juga sejalan dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
"Ini sekaligus mendukung warisan budaya Indonesia dan kampanye gerakan ramah lingkungan," kata Puan.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI