JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku industri pasar modal agar mewaspadai meningkatnya risiko kejahatan korporasi di sektor tersebut.
KPK menilai, kompleksitas transaksi dan keterlibatan berbagai pihak membuka celah bagi berbagai modus fraud yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kunto Ariawan, mengatakan praktik kecurangan di pasar modal tidak hanya bersifat individual, tetapi kerap melibatkan pihak internal perusahaan sekuritas maupun pelaku industri lainnya.Baca Juga:
"Dalam kasus penyalahgunaan dana atau efek nasabah, terdapat praktik penggunaan Rekening Dana Nasabah tanpa izin, bahkan menjual saham nasabah tanpa instruksi sah," ujar Kunto dalam sosialisasi antikorupsi bersama PT RHB Sekuritas Indonesia, Jumat (17/4/2026).
KPK mengidentifikasi sejumlah modus kecurangan yang kerap terjadi, mulai dari manipulasi pasar seperti pump and dump, transaksi berlebihan demi komisi, hingga rekayasa harga penutupan atau marking the close.
Praktik tersebut, menurut KPK, dapat menciptakan distorsi harga dan merugikan investor ritel.
Selain itu, manipulasi pasar juga dilakukan melalui transaksi semu, penyebaran rumor palsu, hingga pemberian informasi menyesatkan terkait instrumen investasi.
Kunto menyoroti adanya praktik yang menjanjikan keuntungan pasti pada produk saham berisiko, atau menyembunyikan informasi material emiten.
Modus lain yang dianggap berbahaya adalah transaksi di luar sistem resmi (off-market dealings), di mana nasabah diminta mentransfer dana ke rekening pribadi pelaku dengan iming-iming imbal hasil tinggi atau akses saham eksklusif yang ternyata fiktif.
Menurut KPK, praktik tersebut tidak hanya merugikan investor, tetapi juga menggerus integritas pasar modal dan stabilitas ekonomi nasional.
Untuk itu, KPK menekankan pentingnya pencegahan korupsi di sektor swasta melalui penguatan tata kelola perusahaan dan komitmen pimpinan.
Upaya ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang memungkinkan korporasi dipidana sebagai subjek hukum.
"Pencegahan korupsi di sektor swasta fokus pada pembangunan sistem yang bersifat self-assessment, praktis, dan sesuai kapasitas korporasi," kata Kunto.
Ia menambahkan, upaya pencegahan harus mencakup identifikasi risiko korupsi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta penerapan prinsip good corporate governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan kewajaran.*
(tt/ad)
PEMATANGSIANTAR Kebakaran hebat melanda kawasan Pajak Parluasan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Kamis dini hari, 18 Juni 2026. Peri
PERISTIWA
JAKARTA Pasar ponsel pintar kelas harga Rp2 jutaan semakin kompetitif pada pertengahan 2026. Dengan dana terbatas, konsumen kini sudah bis
SAINS DAN TEKNOLOGI
TEBING TINGGI Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mengapresiasi pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah mengantongi sejumlah informasi terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi untuk mengikuti kunjungan kerja
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 10 k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 18 Juni 2026. Rupiah tercatat berada
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 18 Juni 2026. Pada awal sesi, IHSG tercatat turun 1,01 p
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan Kamis, 18 Juni 2026.H
EKONOMI
PRANCIS Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum kesepakatan damai dengan Iran dalam sebuah agenda resmi yang digel
INTERNASIONAL
