OJK Blokir 33.836 Rekening Judi Online, Upaya Berantas Transaksi Ilegal Terus Diperkuat
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan meminta perbankan memblokir puluhan ribu re
NASIONAL
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mendorong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kebijakan tersebut tengah disiapkan melalui revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) agar bank nasional dapat lebih aktif mendukung program strategis pemerintah.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menilai kebijakan ini tidak akan berdampak langsung terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan nasabah.Baca Juga:
"Dana nasabah tidak otomatis dialihkan ke program pemerintah. Bank tetap mengelola dana dalam kerangka intermediasi biasa," ujarnya, Senin (20/4/2026).
Menurut Budi, dampak terhadap perbankan baru akan terasa apabila kualitas kredit yang disalurkan mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi likuiditas, biaya pencadangan, hingga profitabilitas bank.
Ia menegaskan, selama prinsip kehati-hatian tetap dijaga, efek terhadap stabilitas perbankan akan sangat bergantung pada kualitas penyaluran kredit masing-masing bank.
"Efek ke DPK akan sangat bergantung pada kualitas underwriting, bukan semata adanya kewajiban laporan," jelasnya.
OJK sendiri tengah menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Aturan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan arah pembiayaan bank selaras dengan program prioritas nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, sebelumnya menyatakan bahwa regulasi tersebut akan mendorong bank lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor strategis.
Program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, serta Koperasi Desa Merah Putih.
Meski demikian, Budi mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan. Menurutnya, persepsi bahwa bank menjadi perpanjangan tangan kebijakan fiskal bisa berdampak negatif.
"Kepercayaan nasabah bisa tergerus bila kredit dipersepsikan tidak lagi berbasis kelayakan usaha," katanya.
Ia menekankan, keputusan penyaluran kredit harus tetap mengacu pada prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan pertimbangan komersial.
Dengan demikian, kebijakan pelaporan dalam RBB diharapkan hanya menjadi alat transparansi, bukan tekanan bagi bank untuk menyalurkan kredit di luar batas risiko yang dapat diterima.*
(k/dh)
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan meminta perbankan memblokir puluhan ribu re
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam neger
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membantah kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan Bendahara
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan baran
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak gugatan Paulus Tannos terk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengesahan International
NASIONAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),
OLAHRAGA
BANDA ACEH Satresnarkoba Polresta Banda Aceh mengungkap 38 kasus peredaran narkotika sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dalam periode te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam melalui langkah tegas penertiban kawasan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman meski mengalami
EKONOMI