Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi kritik publik terkait anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan dan viral di media sosial.
Aris menegaskan bahwa seluruh perencanaan anggaran program MBG telah melalui perhitungan dan koordinasi lintas pihak, sehingga tidak dilakukan secara sembarangan.
"Tidak ada yang ugal-ugalan. Semua sudah dihitung, diukur dengan baik, dimasak dengan baik, digodok dengan baik, dan dikoordinasikan dengan semua stakeholder," kata Aris di Jakarta Timur, Sabtu, 25 April 2026.Baca Juga:
Ia menepis anggapan bahwa pengelolaan anggaran MBG dilakukan tanpa perencanaan matang.
Menurut dia, seluruh biaya dalam program tersebut telah disusun secara terstruktur dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran publik.
"Semua biaya MBG itu sudah terencana, jadi tidak usah khawatirlah," ujarnya.
Aris juga menegaskan bahwa Bappisus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, termasuk jika ditemukan dugaan penyimpangan anggaran.
Ia menyebut setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau ada penyelewengan, kita awasi. Yang tidak benar kita tindak, kita bereskan, kita tertibkan," kata dia.
Ia menambahkan, program MBG disebut sebagai salah satu program berskala besar dengan jumlah penerima manfaat yang telah mencapai lebih dari 60 juta orang dalam waktu relatif singkat.
Sebagai perbandingan, Aris menyebut Brasil membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat dalam program serupa.
Sebelumnya, pengelolaan anggaran BGN dalam program MBG menuai sorotan publik.
Sejumlah pos anggaran, seperti pengadaan motor listrik, kaus kaki, hingga biaya rapat daring (Zoom) bernilai besar, dipertanyakan karena dinilai tidak proporsional.*
(d/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN