JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebut pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan dalam waktu dekat.
Kebijakan itu mencakup pembatasan sistem alih daya (outsourcing) dan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Gani dalam konferensi pers Panitia May Day 2026 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 27 April 2026.Baca Juga:
Ia mengatakan aturan outsourcing baru akan diumumkan pemerintah sebelum peringatan Hari Buruh Internasional.
"Dalam satu sampai dua hari ini akan diumumkan sebelum May Day. Saya sudah bertemu langsung dengan pemerintah," kata Andi Gani.
Ia menyebut kebijakan tersebut akan membatasi jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan menjadi lima sektor, yakni jasa transportasi, keamanan, katering, kebersihan, dan jasa penunjang pertambangan.
Di luar sektor itu, perusahaan diwajibkan mengangkat pekerja sebagai karyawan tetap.
"Di luar itu harus pegawai tetap, tidak boleh outsourcing. Ada batas waktu satu tahun untuk pengangkatan, dan ada sanksi pidananya," ujarnya.
Andi Gani menyebut aturan tersebut kemungkinan akan diterbitkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selain pembatasan outsourcing, pemerintah juga disebut akan membentuk Satgas PHK yang ditargetkan diumumkan dalam waktu dekat.
Satgas ini akan menggantikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).
"Satgas PHK akan diumumkan sebelum May Day dan langsung bekerja," kata Andi.
Ia menjelaskan satgas tersebut akan diisi unsur buruh, akademisi, serta perwakilan kementerian lintas sektor.
Nama lembaga itu nantinya menjadi Satgas PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, dengan cakupan kerja yang lebih luas, termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial bagi buruh.
Menurutnya, perubahan nomenklatur dilakukan agar lebih sederhana dan efektif dalam implementasi kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Gani mengapresiasi langkah pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah memenuhi sejumlah tuntutan buruh, termasuk revisi kebijakan ketenagakerjaan dan penguatan perlindungan pekerja.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menepati janji kepada buruh," ujarnya.*
(d/ad)
JAKARTA Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah segera menjalani persidangan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta S
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena sebagai tersangka kasus duga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 107,69 poin atau 1,69 persen ke level 6.277 pada perdagangan Selasa (22/9/2026).
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah 37 poin ke level Rp17.884 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (22/9/2026).Pen
EKONOMI
BINJAI Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, terpilih sebagai perwakilan dalam Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Polisi memusnahkan dua gubuk yang diduga menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba di Dusun I Bahgerger, Desa Tarean, Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial MR alias W (38) yang diduga mencuri mesin pompa air dari rumah warga di kawasan Marelan, Kota Medan.
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
