Modus Licik Dibalut Batang Pisang, 10 Kg Ganja di Padangsidimpuan Digagalkan Polisi
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat mendekati angka 6 persen meski di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi.
Purbaya menyebut, dinamika global saat ini masih dipengaruhi eskalasi konflik di Timur Tengah serta lonjakan harga energi dunia yang berpotensi memicu gejolak pasar keuangan internasional.
"Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 5,4 persen tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis (7/5/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama sebagai shock absorber terhadap guncangan eksternal.
Menurutnya, kondisi sistem keuangan Indonesia saat ini masih relatif stabil meski tekanan global meningkat. KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS terus melakukan pemantauan dan asesmen secara forward looking terhadap risiko ekonomi.
"Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai itu terus," katanya.
Purbaya juga menyoroti capaian ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang tercatat tumbuh 5,61 persen. Angka tersebut dinilai menunjukkan fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat di tengah tekanan global.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah disebut tengah menyiapkan tambahan stimulus pada kuartal II 2026. Stimulus tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga.
"Kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di triwulan kedua tahun 2026 ini," ujarnya.
Ia menjelaskan, APBN telah berperan dalam menopang daya beli masyarakat melalui berbagai program seperti pencairan THR ASN, TNI, Polri, pensiunan, bantuan sosial, program makanan bergizi, hingga dukungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, belanja modal pemerintah juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, jaringan, serta pengadaan peralatan dan mesin.
"APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber terhadap bergejolaknya harga minyak bumi dan kondisi global," tutup Purbaya.*
(k/dh)
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Mata kiri sopir truk bernama Suprayogi (60) mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu saat terlibat cekcok dengan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI