JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyerap bahan baku pangan langsung dari desa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan perputaran ekonomi tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menguatkan ekonomi desa melalui BUMDes dan Koperasi Desa (Kopdes).
Zulhas menegaskan, SPPG tidak diperbolehkan membeli bahan baku dari luar desa jika pasokan lokal tersedia.Baca Juga:
"Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," kata Zulhas dalam Munas Papdesi, Senin (11/5/2026).
Ia menyebut kebijakan tersebut sudah masuk dalam pengaturan tata kelola rantai pasok pangan program gizi nasional, sehingga seluruh pelaksana wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, langkah ini merupakan upaya memperkuat ekonomi berbasis desa sekaligus memastikan manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Zulhas juga menegaskan akan memberikan sanksi bagi SPPG yang tidak mematuhi aturan tersebut. Sanksi diberikan secara bertahap mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional.
"Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui program MBG.
Dengan aturan tersebut, pemerintah berharap desa tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.*
(d/dh)
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
