Wisuda ke-65 Universitas Moestopo Tampil Megah di JCC, Gaungkan Kebangkitan Generasi Intelektual
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menggelar Dies Natalis dan Wisuda ke65 dengan nuansa megah dan sinematik di Plenary H
PENDIDIKAN
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen negara untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
"Dalam rangka itu saya memandang APBN bukan sekadar dokumen. Tapi wujud alat perjuangan sebagai bangsa. Alat melindungi rakyat, memperoleh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa," ujar Prabowo.Baca Juga:
Ia menegaskan APBN harus disusun untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan kesejahteraan serta menjadi pedoman arah pembangunan nasional ke depan.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan mandat konstitusi yang mengamanatkan negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo juga menyampaikan bahwa penyusunan APBN 2027 dilakukan di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang terarah, terukur, dan kolaboratif.
Dalam dokumen KEM-PPKF RAPBN 2027, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.
Inflasi diproyeksikan tetap terjaga pada level 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diproyeksikan berada di level US$70 hingga US$95 per barel.
Di sektor energi, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 934.000 hingga 977.000 barel per hari, serta lifting gas bumi 602.000 hingga 615.000 barel setara minyak per hari.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara pada 2027 ditargetkan 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara belanja negara berada di kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Defisit APBN ditargetkan tetap terjaga pada level 1,80 persen hingga 2,40 persen PDB.
Pemerintah juga menetapkan sejumlah target pembangunan, termasuk penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6–6,5 persen, pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, serta perbaikan rasio gini menjadi 0,362–0,367 pada 2027.*
(bi/ad)
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menggelar Dies Natalis dan Wisuda ke65 dengan nuansa megah dan sinematik di Plenary H
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan peran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Presiden ke5 RI Megawa
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak boleh bekerja lamban dan santai dalam menjalankan tugas negara. Dala
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang terus dihantui ketakutan terhadap gejolak ekonom
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 di halaman K
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung cetak biru Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dalam pidato perdana
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningka
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA
EKONOMI