Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi harga atau under invoicing dalam ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), khususnya kelapa sawit. Untuk mengusut kasus itu, pemerintah membentuk tim gabungan bersama Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Purbaya mengatakan tim tersebut sudah bekerja selama dua hingga tiga bulan terakhir untuk menghitung ulang nilai ekspor sejumlah perusahaan ke luar negeri.
"Kita sudah jalan sejak 2-3 bulan lalu. Saya ada tim dengan Kejaksaan dan BPKP untuk menghitung ulang nilai ekspor mereka beberapa tahun ke belakang," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).Baca Juga:
Menurutnya, pemerintah bahkan telah mengantongi data 10 perusahaan besar kelapa sawit yang diduga melakukan praktik under invoicing atau manipulasi nilai ekspor.
Purbaya menjelaskan modus yang ditemukan berupa perbedaan signifikan antara nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor di negara tujuan.
Ia mencontohkan terdapat perusahaan yang mencatat nilai ekspor sebesar US$ 2,6 juta dari Indonesia, namun data impor di negara tujuan mencapai US$ 4,2 juta atau berbeda sekitar 57 persen.
"Ada juga yang lebih besar lagi. Di sini ekspornya tercatat US$ 1,44 juta, tapi di negara tujuan lebih dari US$ 4 juta. Selisihnya hampir 200 persen," ungkapnya.
Data dugaan manipulasi tersebut, lanjut Purbaya, telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.
Menurut Purbaya, apabila praktik under invoicing berhasil diungkap, dampaknya akan positif bagi penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak dan devisa ekspor.
Selain itu, perusahaan-perusahaan terbuka yang selama ini diduga memainkan nilai ekspor juga dinilai bakal terdorong lebih transparan terhadap laporan keuangannya.
"Dampaknya akan bagus bagi pajak, ekspor kita, dan juga nilai perusahaan yang listing di bursa," ujarnya.
Pemerintah saat ini masih menunggu laporan lengkap dari tim gabungan untuk menentukan langkah hukum maupun kebijakan lanjutan terkait dugaan manipulasi ekspor tersebut.*
(d/dh)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN