Dukung Penuh RUU Perampasan Aset, KPK Nilai Aturan Ini Krusial untuk Pemulihan Keuangan Negara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pembahasan hingga mengesahkan Rancangan UndangU
NASIONAL
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kebijakan ini tetap dipertahankan di tengah kecenderungan sejumlah negara yang mulai melonggarkan batas defisit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Suahasil mengatakan pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pelonggaran defisit fiskal tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.Baca Juga:
"Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3 persen, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia," ujar Suahasil dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2026.
Ia menegaskan Indonesia memilih menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian global.
Menurut dia, pemerintah menerapkan kebijakan anggaran yang adaptif atau adaptive budget policy untuk memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Salah satu implementasinya terlihat pada APBN 2025 ketika pemerintah melakukan efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga.
Pemangkasan anggaran tersebut mencapai hampir 9 persen dan menghasilkan penghematan sekitar Rp170 triliun.
Meski dilakukan efisiensi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025.
Suahasil menyebut capaian itu menunjukkan bahwa penataan belanja negara dapat dilakukan tanpa mengganggu momentum ekonomi nasional.
Ke depan, pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2 persen terhadap PDB.
Sementara dalam desain awal APBN 2027 yang telah disepakati bersama DPR, defisit ditargetkan pada rentang 1,8 hingga 2,4 persen.
Dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah akan mengarahkan belanja negara untuk memperkuat produktivitas nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan perlindungan sosial.
Selain itu, pemerintah juga mulai mengalihkan peran pembiayaan investasi strategis ke lembaga pengelola investasi, sementara APBN difokuskan pada fungsi pelayanan publik dan stabilitas kesejahteraan masyarakat.
"Kapasitas fiskal harus digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Suahasil.*
(km/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pembahasan hingga mengesahkan Rancangan UndangU
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan penyesuaian syarat rekrutmen prajurit TNI bagi masyarakat Dayak pedalaman buka
NASIONAL
BUENOS AIRES Lioneel Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bersama tim nasional Argentina. Keputusan tersebut disampaika
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengaku belum menerima informasi maupun laporan mengenai delapan warga negara Indo
INTERNASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menetapkan 49 orang sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan saat aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR RI, Senayan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hukuman mantan konsultan teknologi informasi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chr
NASIONAL
LANGKAT, 1/9/2026 Penanganan laporan dugaan maladministrasi terkait pelayanan bantuan sosial di Dusun III Desa Paya Rengas, Kecamatan Hi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUUXXIII/2025 terkait penetapan status bencana nasional dinilai dapat mempercepat pros
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 September 2026. Tiga produk tersebut
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa enam orang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola program Ma
NASIONAL